JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap dugaan pengemplangan pajak yang melibatkan tiga grup perusahaan importir mobil mewah di Indonesia. Melalui modus under-invoicing atau pelaporan nilai transaksi lebih rendah dari harga sebenarnya, ketiga grup perusahaan tersebut diduga mengurangi kewajiban perpajakan kepada negara.
Kasus ini terungkap setelah PPATK melakukan analisis terhadap transaksi ketiga grup perusahaan tersebut pada periode Maret hingga April 2026.
Berdasarkan hasil analisis, total omzet penjualan mobil mewah yang diduga tidak dilaporkan kepada negara mencapai Rp13.084.582.154.157 atau sekitar Rp13,08 triliun.
“Total omzet atas penjualan mobil mewah yang diduga tidak dilaporkan kepada negara mencapai nilai Rp13.084.582.154.157,” demikian dikutip dari Laporan Semester PPATK 2026, Kamis (19/11/2026).
Dalam menjalankan aksinya, perusahaan-perusahaan tersebut diduga menggunakan rekening nominee atau rekening atas nama pihak lain. Selain itu, mereka juga disinyalir mendirikan sejumlah perusahaan terafiliasi untuk menyamarkan transaksi dan penerimaan hasil penjualan mobil mewah.
Pengungkapan kasus tersebut menjadi bagian dari upaya PPATK dalam menelusuri dugaan tindak pidana di bidang perpajakan melalui analisis transaksi keuangan.
Sepanjang semester I-2026, PPATK telah menerbitkan sebanyak 93 produk intelijen keuangan terkait dugaan tindak pidana perpajakan. Nilai transaksi yang terindikasi berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut mencapai Rp122,98 triliun.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan analisis, PPATK menyampaikan Produk Intelijen Keuangan (PIK) kepada instansi terkait, baik secara proaktif maupun berdasarkan permintaan.
Salah satu bentuk kerja sama dilakukan bersama Direktorat Jenderal Pajak untuk mendukung penegakan hukum serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan.
Kerja sama tersebut turut berkontribusi dalam mengidentifikasi potensi penerimaan negara yang belum tergali.
PPATK mencatat, sepanjang periode 2020 hingga Juni 2026, pemanfaatan Produk Intelijen Keuangan yang dihasilkan lembaga tersebut telah berkontribusi terhadap penerimaan negara sebesar Rp20,26 triliun. (bc/isl)
