JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto akan memetakan perusahaan-perusahaan tambang dan pelaku usaha sumber daya alam (SDA) yang diduga melakukan praktik ilegal dan merugikan negara. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar kekayaan alam Indonesia dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Pemetaan tersebut akan dilakukan melalui koordinasi sejumlah satuan kerja di lingkungan Polri, termasuk Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam). Hasil pemetaan akan menjadi dasar penentuan target prioritas penindakan.
Kapolri menyampaikan hal itu seusai menerima audiensi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom) Syahganda Nainggolan di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
“Itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga, ya, nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target,” kata Suyudi kepada wartawan.
Suyudi menegaskan, Polri akan menertibkan berbagai praktik ilegal di sektor usaha dan pengelolaan sumber daya alam. Namun, ia memastikan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha secara legal tetap mendapat pengawalan demi menjaga iklim investasi nasional.
“Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan. Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal. Iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap kegiatan usaha yang tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi merugikan negara harus ditertibkan bersama. Dalam hal ini, Polri siap berada di garis depan penegakan hukum.
“Tapi kalau yang mengganggu ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum yang merugikan negara ini ya, kita harus sama-sama tertibkan ini dan Polri tentunya ada di depan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Syahganda Nainggolan menyebut Kapolri memiliki peran strategis dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo untuk mengembalikan manfaat pengelolaan sumber daya alam kepada negara dan masyarakat.
Menurut Syahganda, Prabowo menginginkan agar setidaknya 70 persen manfaat dari aset dan kekayaan bangsa dapat dinikmati untuk kemakmuran rakyat.
Pernyataan tersebut merujuk pada arahan Presiden Prabowo saat menghadiri Tanwir Muhammadiyah sekaligus Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
“Tentu saya mengetahui juga bahwa Bapak Kapolri ini menjadi tulang punggung Bapak Presiden untuk menuntaskan kerja-kerja berat Bapak Presiden dalam konteks apa yang dibidangkan Bapak Presiden di Tanwir Muhammadiyah kemarin bahwa beliau ingin 70% dari aset-aset bangsa ini bisa ditarik kembali keuntungannya, manfaatnya untuk 70% setidaknya kemakmuran rakyat,” kata Syahganda.
Ia menilai arahan tersebut menjadi pekerjaan besar bagi Polri, terutama dalam mengungkap dan menindak pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara ilegal serta berpotensi menghilangkan penerimaan negara.
“Jadi itu pekerjaan yang sangat besar bagi Bapak Kapolri tentunya atas perintah Bapak Presiden untuk mengambil kembali resources bangsa ini yang selama ini dikelola secara ilegal,” sambungnya. (bc/isl)
