JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta seluruh perangkat daerah segera menyelesaikan kegiatan yang telah direncanakan agar realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak menumpuk pada akhir tahun.
Hingga 30 September 2026, realisasi belanja APBD DKI Jakarta tercatat sebesar Rp40,40 triliun atau 54,39 persen dari total pagu anggaran Rp74,29 triliun.
Hal tersebut disampaikan Pramono dalam konferensi pers mengenai realisasi APBD Triwulan III 2026 di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/10/2026).
“Saya secara khusus telah meminta kepada perangkat daerah untuk segera menyelesaikan kegiatan sehingga tidak menumpuk di ujung tahun,” ujar Pramono.
Menurutnya, penumpukan kegiatan belanja menjelang akhir tahun masih menjadi kebiasaan yang terjadi, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pekerjaan terkonsentrasi pada November dan Desember.
“Karena ini selalu menjadi tradisi baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, semuanya ditumpuk di ujung tahun, apakah November, Desember, dan sebagainya,” katanya.
Karena itu, Pramono meminta jajarannya melaksanakan kegiatan dan merealisasikan anggaran secara bertahap sejak APBD ditetapkan pada awal tahun. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat berjalan lebih terencana dan tidak terkonsentrasi menjelang penutupan tahun anggaran.
Pendapatan Daerah Capai Rp44,98 Triliun
Dalam kesempatan yang sama, Pramono memaparkan realisasi pendapatan daerah DKI Jakarta hingga 30 September 2026 mencapai Rp44,98 triliun atau 62,95 persen dari target Rp71,45 triliun.
Ia menjelaskan, sebagian besar pendapatan daerah Jakarta bersumber dari penerimaan pajak.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp6,46 triliun atau 64,43 persen dari target Rp9,88 triliun. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah mencapai Rp2,02 triliun atau 28,74 persen dari pagu Rp7,04 triliun.
Transparansi dan Manfaat Anggaran Jadi Tolok Ukur
Pramono menegaskan, keterbukaan informasi mengenai realisasi APBD merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur dari besarnya pendapatan maupun jumlah belanja yang telah direalisasikan. Lebih dari itu, anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta.
Ia berharap transparansi dalam pengelolaan APBD dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga.
“Apakah layanan publik di Jakarta menjadi semakin baik? Apakah kegiatan ekonominya juga semakin baik dan transparan? Apakah pembangunannya juga menjawab kebutuhan warga?” kata Pramono.
Dengan percepatan pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran yang transparan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan mampu memastikan belanja daerah berjalan tepat waktu, efektif, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan ibu kota. (bc/isl)