JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa persoalan kesehatan jiwa pada anak dan remaja perlu menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Ia meminta kepala daerah memberikan perhatian serius terhadap isu tersebut, termasuk dengan menyediakan dukungan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Jadi, kalau ingin kita membuat itu diprogramkan, maka harus dialokasikan uangnya pada saat perencanaan APBD,” kata Mendagri.
Menurut Tito, program penanganan kesehatan mental hanya dapat berjalan efektif apabila sudah direncanakan sejak tahap penyusunan APBD. Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan adanya alokasi dana yang jelas agar program tersebut dapat dilaksanakan secara terarah.
Pernyataan itu disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian Pencegahan serta Penanganan Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Ia mengakui kondisi kemampuan fiskal setiap daerah tidak sama. Oleh sebab itu, pemerintah pusat perlu memberikan dukungan bagi daerah yang memiliki keterbatasan anggaran agar program penanganan kesehatan jiwa tetap dapat dijalankan.
Selain dukungan anggaran, Tito juga menilai pentingnya meningkatkan pemahaman para kepala daerah mengenai urgensi persoalan kesehatan mental anak dan remaja. Ia pun mengusulkan adanya pertemuan khusus secara virtual dengan seluruh kepala daerah untuk membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan.
“Nanti kita akan mengundang, supaya mereka (kepala daerah) wajib hadir,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kementerian Dalam Negeri akan memastikan isu tersebut masuk dalam perencanaan APBD melalui penerbitan surat edaran kepada pemerintah daerah. Surat tersebut akan memuat panduan mengenai peran yang harus dijalankan oleh daerah, dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Dalam rapat tersebut turut hadir sejumlah menteri, di antaranya Menteri Koordinator PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi.
Di akhir pertemuan, sembilan menteri yang hadir menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja sebagai bentuk komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah kesehatan mental pada generasi muda. (ant/isl)