JAKARTA — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkap dasar perhitungan anggaran Rp93,7 triliun yang disebut dibutuhkan pemerintah untuk menggratiskan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN).
Angka tersebut sebelumnya disampaikan Brian dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada Senin (21/9/2026).
Brian menjelaskan, perhitungan kebutuhan anggaran tersebut mengacu pada standar biaya pendidikan yang telah dihitung oleh kementeriannya sejak 2024. Perhitungan itu mempertimbangkan sejumlah variabel, termasuk program studi, wilayah, serta jumlah mahasiswa.
“Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per tahun itu kita sudah ada hitungannya sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 (triliun) yang saya sampaikan di Komisi X,” kata Brian dalam keterangan pers usai rapat terbatas (ratas) penerapan pendidikan negeri gratis di Istana Kepresidenan, Rabu (23/9/2026).
Brian mengatakan, pemerintah saat ini masih mengkaji sejumlah skema pembiayaan yang nantinya dapat digantikan melalui anggaran pemerintah.
Menurutnya, dalam ratas tersebut telah dilakukan analisis terhadap berbagai sumber pendapatan PTN, mulai dari uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI) pada jalur mandiri, hingga sumber pendapatan lainnya.
“Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IPI pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus. Itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah. Begitu,” ujar Brian.
Masih Dikaji Lintas Kementerian
Brian menyebut Presiden Prabowo Subianto berharap kebijakan pendidikan negeri gratis tersebut dapat segera direalisasikan. Namun, pemerintah masih melakukan kajian lebih mendalam bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Ia menargetkan dalam waktu sekitar dua pekan hingga satu bulan akan diperoleh perhitungan kebutuhan anggaran yang lebih rasional dan komprehensif.
“Harapannya dua minggu sampai satu bulan ini kita akan mendapatkan hitungan-hitungan yang lebih rasional,” katanya.
Puan Minta Kekuatan APBN Dikaji
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pemerintah perlu mengkaji kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebelum merealisasikan pendidikan gratis, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi negeri.
“Kita kaji dulu bagaimana manfaatnya dan bagaimana kekuatan daripada APBN,” kata Puan seusai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (22/9/2026), dikutip dari Antara.
Puan mengatakan DPR akan melihat terlebih dahulu perkembangan situasi global serta kondisi APBN saat ini untuk menilai kemungkinan penerapan kebijakan sekolah negeri hingga PTN gratis. (bc/isl)