JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas (satgas) khusus guna mempercepat deregulasi dan menyederhanakan proses perizinan di Indonesia.
Permintaan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan uang hasil rampasan ke kas negara di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026). Menurutnya, regulasi yang terlalu rumit menjadi hambatan investasi sekaligus membuka peluang praktik korupsi di birokrasi.
Presiden menilai proses perizinan di Indonesia masih jauh lebih lambat dibanding sejumlah negara tetangga. Ia mencontohkan, di beberapa negara izin usaha dapat terbit hanya dalam waktu dua minggu, sementara di Indonesia bisa memakan waktu hingga satu sampai dua tahun.
“Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan pemerintah harus belajar dari negara-negara lain yang mampu memberikan kepastian dan kecepatan pelayanan bagi investor.
Prabowo juga menyoroti banyaknya aturan turunan yang terus muncul meskipun pemerintah telah melakukan penyederhanaan regulasi sebelumnya. Menurutnya, kondisi itu kerap dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi.
“Regulasi sederhanakan. Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk cari peluang. Ada yang nanti minta kickback, minta uang supaya izinnya dipercepat keluar,” katanya.
Karena itu, Prabowo meminta Mensesneg segera mengumpulkan para pakar guna membentuk satgas deregulasi yang fokus memangkas aturan berbelit dan mempercepat layanan perizinan.
“Saudara-saudara, Mensesneg saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin Satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan ya, jangan persulit,” tegasnya.
Presiden juga menekankan pemerintah harus mendukung pengusaha yang serius ingin bekerja dan berinvestasi di Indonesia. Namun, terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tetap akan dilakukan penertiban.
Selain itu, Prabowo menyinggung persoalan izin impor gas untuk rumah sakit yang sempat menghambat pasokan. Menurutnya, masalah tersebut muncul hanya karena proses perizinan yang terlalu panjang dan rumit.
“Perizinan kadang-kadang ada yang enggak masuk akal. Saya monitor masalah impor gas untuk rumah sakit. Dipersoalkan ini itu akhirnya suplai gas kita sangat tipis untuk rumah sakit. Hanya soal izin-izin,” ujarnya. (bc)