Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan pengalaman pribadinya saat menyekolahkan anak di Singapura pada 2008. Menurutnya, total biaya pendidikan anak di Jakarta saat itu justru lebih tinggi dibandingkan di Singapura, terutama karena mahalnya biaya sekolah, transportasi, dan kebutuhan harian.
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut biaya menyekolahkan anak di Jakarta lebih mahal dibandingkan di Singapura. Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil di Menara Bidakara, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Tito membagikan pengalamannya ketika menempuh pendidikan doktor (S3) di Singapura pada 2008. Ia mengaku merasakan perbedaan yang cukup signifikan dalam biaya pendidikan anak.
“Saya merasa kok lebih murah di Singapura nyekolahin anak dibandingkan dengan saya di Jakarta, jujur aja,” ujar Tito.
Mantan Kapolri itu menjelaskan, saat anak-anaknya bersekolah di salah satu sekolah favorit di Jakarta Selatan, biaya pendidikan per anak mencapai sekitar Rp1,6 juta per bulan. Dengan tiga anak, total biaya sekolah mencapai Rp4,8 juta setiap bulan.
Selain biaya sekolah, ia juga harus mengeluarkan uang saku harian sekitar Rp50 ribu per anak atau Rp150 ribu per hari untuk tiga anak. Belum lagi biaya transportasi karena jarak rumah dan sekolah cukup jauh, termasuk kebutuhan kendaraan, bahan bakar, dan sopir yang menurutnya juga mencapai sekitar Rp4,8 juta per bulan.
Sebaliknya, ketika tinggal di Singapura, Tito mengatakan pemerintah setempat menerapkan standardisasi mutu pendidikan sehingga kualitas sekolah relatif merata. Sistem zonasi berbasis layanan digital juga memudahkan orang tua mendapatkan sekolah yang dekat dengan tempat tinggal.
“Saya ingat betul bayarnya 100 dollar Singapura per bulan. Saat itu kurs masih Rp6.000, jadi hanya sekitar Rp600 ribu. Di Jakarta Rp1,6 juta. Kemudian sekolah jalan kaki karena cuma lima sampai tujuh menit. Mereka lebih sehat, tidak perlu beli mobil,” katanya.
Menurut Tito, pengalaman tersebut menunjukkan manfaat nyata penerapan digitalisasi layanan publik atau e-government. Selama berada di Singapura, berbagai layanan, mulai dari pendaftaran sekolah hingga administrasi lainnya, dapat dilakukan secara daring sehingga lebih praktis dan efisien.
Ia menyampaikan pengalaman tersebut dalam Rakornas Dukcapil sebagai contoh bagaimana transformasi digital dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung efisiensi dalam kehidupan masyarakat. (r/isl)