JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I), staf khusus, serta pejabat struktural akademik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (13/10/2026). Dalam pelantikan tersebut, Tito menekankan pentingnya loyalitas, integritas, dan kompetensi sebagai landasan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Tito mengatakan, pelantikan dan serah terima jabatan pimpinan tinggi madya merupakan agenda penting mengingat jumlah jabatan Eselon I di lingkungan Kemendagri relatif terbatas.
“Acara yang menurut saya sangat penting, karena ini acara adalah untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Eselon I, yang tidak banyak di Kemendagri. Hari ini diserahterimakan jabatan,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya.
Salah satu posisi yang menjadi perhatian Tito adalah Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri. Menurutnya, jabatan tersebut memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri memiliki kewenangan khusus dalam mengoordinasikan pengawasan terhadap inspektorat daerah. Selain itu, Kemendagri juga memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita juga memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang dapat melakukan pemeriksaan kepada pemerintahan daerah yang enggak bisa dikerjakan oleh kementerian/lembaga lain (secara) administrasi, kecuali pidana,” terangnya.
Untuk memperkuat fungsi pengawasan, Tito mendorong Itjen Kemendagri meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan berbagai lembaga pengawas serta penegak hukum. Lembaga yang disebut antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Ombudsman.
Selain bidang pengawasan, Tito turut menyoroti pergantian Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes). Posisi ini dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menjelaskan pertimbangannya dalam menempatkan staf khusus. Menurutnya, pengalaman dan rekam jejak menjadi aspek penting agar pejabat yang ditunjuk mampu menghadapi persoalan dengan tenang serta menjaga stabilitas organisasi.
Mantan Kapolri itu menegaskan bahwa loyalitas harus menjadi prioritas dalam menjalankan tugas, tetapi tetap perlu berjalan beriringan dengan kompetensi dan kemampuan profesional.
“Yang benar memang nomor satu loyalitas, yang pintar itu banyak. Jadi selalu saya tempatkan bahwa semua pemimpin ingin berhasil, dan dia enggak akan mungkin bisa bermain sendiri one man show,” tegasnya.
Tito juga mengingatkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak dapat dicapai dengan bekerja sendiri. Karena itu, sinergi, kepercayaan, dan kerja sama seluruh jajaran menjadi bagian penting dalam mencapai tujuan organisasi.
Adapun sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya yang dilantik meliputi Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono sebagai Inspektur Jenderal Kemendagri, Bernhard Rondonuwu sebagai Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, serta Andi Ony Prihartono sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
Selain itu, La Ode Ahmad Pidana Bolombo dan Benni Irwan dilantik sebagai staf ahli. Sementara itu, Sang Made Mahendra Jaya ditunjuk sebagai Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum.
Untuk jabatan struktural akademik, Yusharto Huntoyungo ditunjuk sebagai Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), sedangkan Raden Gani Muhamad ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan jabatan di lingkungan Kemendagri untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pengawasan daerah, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan program-program strategis pemerintah. (bc/isl)