Langkat, – Bahas tuntas soal Manajemen Risiko sampai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Tim Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara hadir di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkalan Brandan, Rabu (05/07/2023).
Kehadiran Tim Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara kali ini bertujuan untuk meningkatkan semangat jajaran Unit Pelaksana Teknis, khususnya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkalan Brandan, dalam pelaksanaan administrasi tugas dan fungsi di Satuan Kerja.
“Kami ingin memberikan semangat lagi kepada Unit Pelaksana Teknis, khususnya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkalan Brandan. Oleh karena itu, kami full di Brandan hari ini untuk melihat bagaimana Manajemen Risiko, Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Internal dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkalan Brandan,” ujar Hotmonaria Damanik, Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat.
Ia merasa, saat ini Reformasi Birokrasi telah mengintegrasikan semua program kerja serta tugas dan fungsi Satuan Kerja. Maka dari itu, Hotmonaria merasa pelaksanaannya dan pemenuhan data dukung untuk Reformasi Birokrasi tidak bisa diabaikan dan harus dilaksanakan.
“Karena Reformasi Birokrasi ini sudah terintegrasi dengan program kerja serta tugas dan fungsi kita yang lain, jadi tidak bisa diabaikan dan harus kita laksanakan,” tegasnya.
Untuk memaksimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta Perjanjian Kinerja tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara membawa anggotanya yang mumpuni pada masing-masing bidang untuk membagikan ilmunya kepada jajaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkalan Brandan.
“Terkait Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan bidang lainnya, kami sudah membawa pegawai yang mumpuni pada bidang-bidang tersebut,” ujar Hotmonaria.
Tidak hanya pada Akuntabilitas Kinerja serta Pengawasan tugas dan fungsi Satuan Kerja, Tim juga menghadirkan staff yang membidangi SIPPN dan P2MA untuk memberikan informasi-informasi penting mengenai pelaksanaan dan pelaporan dari penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) dan Aplikasi Penyimpanan Publikasi Kerja Sama (P2MA).
Kegiatan kemudian dilanjut dengan pemaparan materi serta monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta Perjanjian Kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkalan Brandan.
Turut hadir pada kegiatan kali ini Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkalan Brandan, Anak Agung Gde Joni Purnama Putera, Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Bambang Suhendra, serta staff Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.(Red)
