JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) saat bertemu para mantan presiden dan ketua umum partai politik di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/3/2026). Pertemuan tertutup itu turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda.
Dalam diskusi tersebut, Presiden membuka ruang evaluasi terhadap posisi Indonesia di BoP di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat–Israel melawan Iran. Meski demikian, pemerintah tetap berpegang pada keputusan awal untuk berada dalam forum tersebut, sembari mencermati dinamika terbaru di Timur Tengah.
Hassan menjelaskan, para peserta pertemuan memberikan berbagai pandangan dan masukan, terutama terkait dampak konflik kawasan Teluk terhadap Indonesia.
“Kita masing-masing mencoba memberikan kontribusi pemikiran dan usul-usul dari para peserta,” kata Hassan usai pertemuan
Ia mengingatkan, wilayah tersebut telah beberapa kali menjadi ajang perang besar dalam tiga dekade terakhir—mulai dari Perang Teluk saat Irak menginvasi Kuwait, invasi AS ke Irak pada 2003, hingga konflik terbaru saat ini. Kawasan itu dinilai selalu menjadi pusat ketegangan global karena perannya sebagai lumbung energi dunia.
Menurutnya, pemerintah perlu menghitung secara cermat dampak eskalasi konflik, baik dari sisi geopolitik maupun ekonomi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah potensi gangguan pasokan minyak dan gas yang bisa berimbas pada perekonomian nasional.
Presiden juga menggambarkan tantangan diplomasi Indonesia di tengah situasi global yang semakin kompleks. Jika sebelumnya Indonesia harus menavigasi di antara dua kekuatan besar, kini kondisi internasional diibaratkan seperti menghadapi “beberapa karang” sekaligus.
Selain itu, Prabowo menyoroti melemahnya efektivitas tatanan global. Dalam diskusi disebutkan bahwa peran lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, dinilai tidak lagi optimal dalam merespons konflik bersenjata, sehingga banyak negara menghadapi dilema dalam menentukan langkah diplomatik.
“Didiskusikan implikasinya apa terhadap kita dan dunia. Ketika tatanan dunia sudah tidak lagi efektif, dan tidak ada lagi peluang kepada negara yang menjadi korban serangan militer mengadu kepada siapa, karena PBB tidak berperan dan rules based order hanya on paper,” paparnya.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan, Presiden telah memaparkan pertimbangan strategis di balik keputusan Indonesia bergabung dalam BoP. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, sekaligus bentuk kepedulian terhadap perjuangan rakyat Palestina. Namun, ia membuka kemungkinan evaluasi apabila terdapat perkembangan baru yang disepakati bersama negara anggota lainnya.
“Sampai hari ini masih dalam posisi seperti itu, kecuali ada perkembangan bersama beberapa negara lain untuk mengevaluasi kembali arti kebersamaan Indonesia di BoP,” katanya.
Senada, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menilai penjelasan Presiden bukan hal baru. Menurutnya, pilihan bergabung dalam BoP merupakan opsi paling realistis di tengah situasi yang serba sulit, meski bukan pilihan ideal.
“Yang beliau jelaskan adalah pilihan yang memang terberat dari yang ada, yang paling mungkin, bukan pilihan-pilihan ideal,” ujar Almuzzammil.
Ia menambahkan, Presiden akan menyampaikan langsung sikap resmi pemerintah kepada publik. “Pak Prabowo akan bisa sangat sempurna menjelaskannya,” katanya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan Indonesia terus menjalin komunikasi intensif dengan negara-negara Timur Tengah yang juga tergabung dalam BoP. Konsultasi tersebut dilakukan untuk memastikan langkah bersama dalam merespons eskalasi konflik yang masih berlangsung.
“Kalau misalnya BoP, kita tetap konsultasi dengan rekan-rekan kita di Teluk karena mereka juga mengalami serangan. Mereka juga anggota BoP,” pungkas Sugiono.
Pemerintah pun kini terus mengkaji berbagai skenario, termasuk kemungkinan durasi perang dan dampaknya terhadap stabilitas global maupun kepentingan nasional Indonesia. (r/isl)