Medan– Ketua Perkumpulan Demokrasi 14 Sumatera Utara (PD-14 Sumut), Muhri Fauzi Hafiz, mengkritik keras usulan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang mengemukakan ide pemberian insentif atau bonus kepada kepala daerah berdasarkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mencegah terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Muhri menilai pernyataan tersebut tidak memiliki urgensi dan justru menunjukkan kekeliruan, dalam melihat akar persoalan korupsi di daerah.
“Meskipun masih perlu kajian mendalam, kami sangat prihatin dengan pendapat tersebut. Sebagai Menteri Dalam Negeri yang sudah lama menjabat, dan termasuk menteri senior, Pak Tito seharusnya fokus pada pembinaan kepala daerah, bukan melempar gagasan yang berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat, apalagi dalam situasi geopolitik dunia dan nasional masih belum kondusif,” ujar Muhri Fauzi Hafiz kepada wartawan di Medan, Sabtu (13/6/2026).
Menurut Muhri, tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah, serta terbatasnya ruang fiskal daerah menjadi persoalan yang lebih mendasar untuk dibenahi. Muhri menilai pemerintah seharusnya memperluas fleksibilitas daerah, dalam menggali potensi PAD melalui regulasi yang lebih mendukung.
Muhri juga menegaskan, bahwa jika suatu daerah berhasil meningkatkan PAD, maka manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat, bukan dijadikan dasar pemberian bonus kepada kepala daerah.
“Kalau PAD meningkat dan daerah maju, yang layak mendapatkan manfaat lebih besar adalah masyarakat. Kepala daerah sudah memiliki hak dan fasilitas yang diatur negara. Usulan pemberian insentif seperti itu bisa melukai rasa keadilan publik dan perlu dikoreksi, jangan sembarangan Tito berpendapat, PD-14 Sumut meminta Tito selaku Menteri Dalam Negeri, untuk lebih fokus, bantu pak Prabowo jangan menambah persoalan baru yang tak mendukung,” ujarnya mengakhiri (r/isl)