MEDAN — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Mimbar Rakyat #REBUTKEMERDEKAANSEJATI” di Kota Medan, Jumat (14/8/2026).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB tersebut menyuarakan sejumlah persoalan, mulai dari tingginya angka kejahatan narkoba di Sumatera Utara, dugaan nepotisme dan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam birokrasi, hingga evaluasi terhadap sejumlah program strategis pemerintah pusat.
Aliansi menilai peringatan kemerdekaan Indonesia tidak cukup hanya dimaknai melalui seremoni, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk kedaulatan ekonomi, penegakan hukum yang berkeadilan, serta terjaminnya kebebasan sipil.
“Kemerdekaan sejati bukan sekadar seremoni pengibaran bendera, melainkan jaminan atas kedaulatan ekonomi, penegakan hukum tanpa tebang pilih, serta jaminan kebebasan sipil tanpa bayang-bayang militerisme,” ujar perwakilan pimpinan Aliansi Cipayung Plus Sumut dalam orasinya.
Desak Pencopotan Kapolda Sumut
Salah satu tuntutan utama massa adalah pencopotan Kapolda Sumatera Utara. Aliansi menilai aparat kepolisian belum mampu memutus mata rantai peredaran narkoba hingga ke jaringan utamanya.
Massa juga menyoroti tingginya prevalensi penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara. Dalam orasinya, aliansi mengutip data survei BNN RI bersama BRIN dan BPS yang mereka sebut menunjukkan angka pengguna narkoba di Sumatera Utara mencapai sekitar 1,5 juta jiwa.
Menurut mahasiswa, pemberantasan narkoba selama ini dinilai lebih banyak menyasar pelaku di tingkat bawah, sementara jaringan besar dan bandar utama belum sepenuhnya tersentuh.
“Penegakan hukum selama ini terbukti mandul karena hanya menyasar kurir dan pedagang tingkat bawah, sementara gembong utama serta kartel besar masih bebas beroperasi,” ujar perwakilan aliansi.
Karena itu, massa mendesak pemerintah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Independen untuk mengusut secara menyeluruh dugaan jaringan kartel narkoba di Sumatera Utara.
Soroti Reshuffle dan Program Pemerintah
Selain persoalan narkoba, mahasiswa juga menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat, termasuk gelombang reshuffle Kabinet Merah Putih.
Aliansi meminta proses evaluasi dan perombakan kabinet tidak dijadikan ruang kompromi politik ataupun praktik KKN. Mereka menilai pejabat yang diberi amanah harus memiliki kapasitas, integritas, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
Di bidang ekonomi, mahasiswa turut menyoroti skema pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurut mereka, pembiayaan dalam skala besar dan terpusat berpotensi menimbulkan konsentrasi kredit yang perlu diawasi agar tidak berdampak terhadap stabilitas sektor jasa keuangan maupun keberlangsungan pelaku usaha kecil.
“Pengalihan likuiditas pembiayaan secara terpusat berisiko mematikan sektor usaha mikro, pedagang kelontong pasar tradisional, dan pelaku usaha lokal,” tegas perwakilan aliansi.
Mereka pun menuntut adanya audit secara transparan terhadap anggaran program MBG serta evaluasi menyeluruh terhadap skema KDMP.
Tolak Perluasan Peran TNI di Ranah Sipil
Isu lain yang menjadi sorotan adalah wacana pelibatan prajurit TNI aktif dalam sejumlah jabatan dan tugas di ranah sipil.
Aliansi Cipayung Plus Sumut menolak perluasan peran tersebut, khususnya apabila menyentuh ranah keamanan sipil sehari-hari maupun pengamanan aksi demonstrasi.
Mahasiswa merujuk pada Pasal 30 UUD 1945 serta TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000. Mereka menegaskan bahwa TNI memiliki fokus utama pada fungsi pertahanan negara, sementara pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Empat Tuntutan Utama
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Cipayung Plus Sumatera Utara menyampaikan empat tuntutan utama, yakni:
- Melakukan audit transparan terhadap seluruh anggaran program MBG serta mengevaluasi total skema Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
- Membersihkan birokrasi dari praktik nepotisme politik dan KKN.
- Menghentikan perluasan penempatan perwira TNI aktif pada jabatan sipil.
- Membentuk TPF Independen untuk mengusut jaringan kartel narkoba di Sumatera Utara serta mencopot Kapolda Sumut karena dinilai gagal memberantas narkoba secara tuntas.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani sejumlah pimpinan organisasi yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Sumut, di antaranya Korwil GMKI Sumut Chrisye Sitorus, Komda PMKRI Sumut Sintong Sinaga, Ketum DPD IMM Sumut Rahmat Taufik Pardede, Ketua DPD GMNI Sumut Armando Kurniansyah Sitompul, Ketua PW KAMMI Sumut Irham Saddani Rambe, serta Ketua PW HIMMAH Sumut Imransyah Pasai.
Aksi berlangsung hingga menjelang malam. Setelah seluruh tuntutan dibacakan, massa kemudian membubarkan diri dengan menegaskan komitmen untuk terus mengawal berbagai persoalan yang mereka suarakan, baik di tingkat Sumatera Utara maupun nasional. (r/isl)