JAKARTA – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar bahwa Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pernyataan singkat tersebut disampaikan Budi Arie saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
“Betul,” kata Budi Arie ketika ditanya mengenai kabar pengunduran diri Gibran.
Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian publik, terutama karena muncul di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap Gibran menyusul polemik dokumen pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonannya sebagai Wakil Presiden.
Namun, hingga perkembangan informasi yang tersedia pada Rabu malam, belum terdapat penjelasan resmi dari Istana maupun surat pengunduran diri yang dapat memastikan bahwa proses pengunduran diri Gibran telah resmi berlaku.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo setelah pertemuan antara Prabowo dan Gibran di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026). Pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam.
Menurut Prasetyo, niatan pengunduran diri itu muncul sebagai respons terhadap dinamika hukum yang berkembang, khususnya menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.
Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur.
Ia menegaskan bahwa Presiden tidak menyampaikan penolakan, tetapi memberikan sejumlah saran. Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat
Di tengah polemik tersebut, tekanan politik di parlemen juga semakin menguat.
Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi secara resmi mengajukan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR dan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan.
Rencananya, usulan itu dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Menurut Saan, jumlah 120 anggota DPR tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan Hak Menyatakan Pendapat.
Adapun komposisi anggota DPR yang menandatangani usulan tersebut berasal dari delapan fraksi, yakni:
- Fraksi PDI Perjuangan: 14 orang.
- Fraksi Partai Golkar: 11 orang.
- Fraksi Partai Gerindra: 11 orang.
- Fraksi Partai NasDem: 19 orang.
- Fraksi PKB: 18 orang.
- Fraksi PKS: 28 orang.
- Fraksi PAN: 1 orang.
- Fraksi Partai Demokrat: 18 orang.
Usulan HMP tersebut berkaitan dengan penilaian para pengusul bahwa Gibran diduga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden serta persoalan yang mereka kaitkan dengan dugaan perbuatan tercela.
Saan menjelaskan, penggunaan hak tersebut mengacu pada Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah diubah.
Putusan MK dan MA Jadi Pemicu
Dinamika politik ini tidak terlepas dari perkembangan perkara hukum mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan pendidikan SMA Gibran dari luar negeri dalam perkara yang diperiksa.
Sementara itu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terkait pembatalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang berkaitan dengan Gibran.
Perkembangan putusan kedua lembaga peradilan tersebut kemudian memunculkan desakan dari sejumlah kalangan agar Gibran mempertanggungjawabkan persoalan persyaratan pendidikan yang menjadi polemik.
Sebagian pihak mendorong pengunduran diri, sementara sejumlah anggota DPR memilih menempuh jalur konstitusional melalui Hak Menyatakan Pendapat.
Pengunduran Diri dan Pemakzulan Memiliki Mekanisme Berbeda
Di sisi lain, perlu dipahami bahwa pengunduran diri Wakil Presiden dan proses pemakzulan merupakan dua mekanisme ketatanegaraan yang berbeda.
Apabila seorang Wakil Presiden mengundurkan diri, prosesnya harus mengikuti ketentuan konstitusi dan mekanisme administrasi kenegaraan yang berlaku.
Sementara itu, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional DPR yang dapat menjadi bagian dari proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Jika usulan tersebut disetujui melalui mekanisme DPR dan memenuhi persyaratan konstitusional, proses selanjutnya dapat melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR sebelum diteruskan sesuai mekanisme di MPR.
Dengan demikian, pernyataan Budi Arie mengenai pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan politik terbaru yang menarik perhatian publik.
Kini, perhatian tertuju pada klarifikasi resmi Istana mengenai status jabatan Gibran serta tindak lanjut Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
Dua perkembangan tersebut akan menjadi bagian penting dalam menentukan arah polemik politik dan ketatanegaraan yang tengah berlangsung. (r/isl)