MEDAN – Ketua Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14 Sumatera Utara (PD 14 Sumut), Muhri Fauzi Hafiz, mengapresiasi sikap tegas Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, yang meminta Polri mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Muhri, sikap Sugiat yang mendorong pengungkapan aktor intelektual, pemberi perintah hingga pihak yang diduga mendanai aksi tersebut merupakan langkah penting agar penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku teknis di lapangan.
“Saya mengapresiasi sikap tegas Sugiat Santoso. Kasus ini harus dibongkar secara menyeluruh. Jangan hanya berhenti pada siapa yang melakukan penyadapan, tetapi juga harus diungkap siapa yang memerintahkan, mengendalikan, mendanai, dan apa motif di balik tindakan tersebut,” ujar Muhri di Medan, Senin (9/11/2026).
Ia menilai, dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden bukan persoalan biasa karena menyangkut keamanan negara, kewibawaan lembaga kepresidenan, serta kepatuhan terhadap hukum dan konstitusi.
Muhri juga mendukung langkah Polri yang telah menetapkan tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Ia sependapat dengan Sugiat bahwa penyidik perlu mendalami kemungkinan adanya jaringan, kepentingan politik, maupun penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak tertentu di balik peristiwa tersebut.
“Kalau memang ada aktor intelektual, jaringan, atau pihak yang sengaja menggerakkan tindakan ini, semuanya harus diungkap berdasarkan fakta dan alat bukti. Jangan sampai ada pihak yang kebal hukum hanya karena memiliki pangkat atau jabatan,” tegasnya.
Meski demikian, Muhri mengingatkan agar pengusutan kasus tersebut tetap dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak dijadikan komoditas politik. Ia juga meminta masyarakat tidak berspekulasi dan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja.
“Jangan terburu-buru menyimpulkan adanya motif tertentu atau tindakan makar sebelum semuanya dibuktikan secara hukum. Yang terpenting, Polri harus mengusut tuntas perkara ini tanpa tebang pilih,” katanya.
Muhri berharap pengungkapan kasus tersebut menjadi momentum memperkuat profesionalisme aparat, menjaga kepercayaan publik, serta memastikan bahwa kewenangan negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar hukum.
“Hukum harus berdiri di atas semua kepentingan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Negara harus kuat, demokrasi harus sehat, dan konstitusi harus tetap menjadi panglima,” pungkas Muhri Fauzi Hafiz. (r/isl)