Kejagung Buka Penyidikan Baru Dugaan Korupsi Tata Kelola MBG di BGN

Hukum10 Dilihat
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengembangkan penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam pengembangan tersebut, Kejagung telah membuka penyidikan baru terkait perkara yang masih dalam proses penanganan tersebut.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna, membenarkan adanya penyidikan baru tersebut saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

“Ada penyidikan baru,” kata Anang.

Namun, Anang belum mengungkapkan secara terperinci objek pengadaan yang menjadi fokus penyidikan baru tersebut. Ia mengaku akan mengecek kembali detail perkara yang sedang ditangani penyidik.

“Nanti saya cek lagi, saya lupa lagi. Tapi yang jelas ada,” tuturnya.

Sebelumnya, penyidik Kejagung telah memeriksa seorang saksi dari pihak perusahaan terkait pengembangan perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG di BGN untuk periode 2025–2026.

Saksi tersebut berinisial YN dari PT ECS IJ. Pemeriksaan dilakukan pada Rabu (28/10/2026).

“Pemeriksaan seorang saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025 sampai dengan 2026,” terang Anang.

“Adapun saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu Saudara YN dari PT ECS IJ,” tambahnya.

Dua Kluster Perkara

Dalam penanganan dugaan korupsi tata kelola MBG di BGN, Kejagung diketahui membagi perkara ke dalam dua kluster.

Kluster pertama berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola kelembagaan BGN yang ditangani Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Dalam perkara ini, sebanyak enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk sejumlah mantan petinggi BGN.

Sementara kluster kedua berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan motor listrik untuk operasional BGN. Perkara ini ditangani melalui mekanisme koneksitas oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) Kejagung.

Penanganan secara koneksitas dilakukan karena perkara tersebut turut melibatkan seorang perwira TNI aktif, yakni Kolonel Budi Utomo (BU), yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam perkembangan penanganan perkara pengadaan motor listrik tersebut, lima tersangka yang terdiri atas satu perwira militer dan empat pihak swasta telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Kelima tersangka tersebut masing-masing:

  1. BU, mantan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan pada BGN sekaligus PPK, yakni Kolonel Budi Utomo.

  2. GB, Direktur PT ASE dan Direktur PT AKI.

  3. AM (Andri Mulyono), Komisaris PT ASE dan Komisaris PT YAT.

  4. YY, Direktur PT YAT.

  5. AA, Direktur PT ASE.

Dengan dibukanya penyidikan baru ini, Kejagung masih terus mengembangkan penanganan dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG di lingkungan BGN. Namun, detail objek perkara maupun pihak-pihak yang terkait dalam penyidikan baru tersebut masih menunggu penjelasan resmi dari Kejagung. (bc/isl)