JAKARTA – Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan terkait perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Proses penegakan etik terhadap sejumlah perwira tinggi Polri yang terseret kasus tersebut dipastikan tetap berjalan tanpa perlakuan istimewa.
Kepastian jadwal tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026) malam.
Johnny mengatakan, saat ini pemeriksaan terhadap sejumlah personel yang diduga melakukan pelanggaran masih berlangsung. Setelah proses pemeriksaan rampung, Polri akan melanjutkannya melalui sidang KKEP.
“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” ujar Johnny kepada wartawan.
Meski demikian, Polri belum mengumumkan tanggal pasti pelaksanaan sidang maupun susunan majelis etik yang akan menangani perkara tersebut.
Tiga Perwira Tinggi Menunggu Sidang Etik
Selain Listyo Sigit, dua perwira tinggi lainnya yang dijadwalkan menjalani sidang etik adalah Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.
Ketiganya merupakan bagian dari empat personel Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Sementara itu, Irjen Ahrie Sonta Nasution telah lebih dahulu menjalani sidang KKEP pada Selasa (10/11/2026). Dalam putusan sidang tersebut, majelis menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap mantan Kepala Divisi Hukum Polri itu.
Ahrie dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat. Putusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam penanganan perkara yang turut menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian.
Polri Pastikan Tidak Ada Perlakuan Khusus
Johnny menegaskan, seluruh personel yang diduga melakukan pelanggaran akan diproses berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.
Menurutnya, jabatan dan pangkat tidak menjadi alasan bagi seseorang untuk memperoleh perlakuan berbeda dalam proses penegakan kode etik profesi.
Terkait susunan majelis KKEP yang akan menangani sidang Listyo Sigit, Johnny menjelaskan bahwa penentuannya merupakan kewenangan Kapolri.
Polri akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah komposisi majelis ditetapkan.
Dugaan Penyadapan Libatkan Sejumlah Pihak
Perkara ini menjadi perhatian publik karena dugaan penyadapan disebut tidak hanya menyasar nomor komunikasi Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, insan media, hingga elemen masyarakat lainnya.
Dalam pengungkapan awal, penyidik menemukan dugaan akses ilegal terhadap sistem elektronik serta penghapusan data yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan tersebut.
Berdasarkan informasi dalam perkara ini, tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, telah menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena kondisi kesehatannya setelah mengalami stroke.
Dengan agenda sidang etik yang mulai disiapkan, perhatian publik kini tertuju pada proses pemeriksaan terhadap Listyo Sigit dan dua perwira tinggi lainnya.
Selain proses etik, penyelesaian perkara pidana juga menjadi hal penting untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyalahgunaan kewenangan dan akses ilegal terhadap sistem elektronik di lingkungan kepolisian. (bc/isl)