SOLO – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya tetap memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menyusul isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI.
Jokowi menyampaikan dukungan tersebut saat memberikan keterangan kepada awak media di Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026). Ia menegaskan dukungannya terutama ditujukan terhadap program-program pemerintah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
“Kami tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Ya, itu saja,” kata Jokowi.
Terkait isu pengunduran diri Gibran, Jokowi menilai dinamika yang terjadi dalam jabatan politik merupakan sesuatu yang biasa. Menurutnya, setiap jabatan politik memiliki dinamika dan tantangan tersendiri.
“Ya dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika politik. Itu biasa,” ujarnya.
Jokowi juga mengaku telah memberikan pesan kepada putranya tersebut agar memahami bahwa jabatan politik bukanlah sesuatu yang bersifat permanen.
“Saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara,” katanya.
Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka pada Kamis siang mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menemui pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Kedatangan Gibran berlangsung di tengah berkembangnya isu pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden serta menguatnya pembahasan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR yang dikaitkan dengan persoalan ijazahnya.
Gibran tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.15 WIB dengan mengenakan jas hitam dan dasi merah. Setibanya di lobi gedung, ia langsung berjalan masuk tanpa memberikan keterangan kepada awak media yang telah menunggu.
Gibran hanya terlihat memberikan gestur sapaan kepada wartawan sebelum menuju lift untuk naik ke ruang pertemuan pimpinan MPR RI.
Sebelum kedatangan Gibran, sejumlah staf dari Sekretariat Wakil Presiden juga telah terlihat berada di Kompleks Parlemen.
Pertemuan tersebut menjadi perhatian publik karena berlangsung di tengah dinamika politik nasional yang menyangkut posisi Wakil Presiden, sekaligus berkembangnya isu politik dan hukum terkait persoalan ijazah Gibran. (r/isl)