MEDAN – Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Aktivis Republik Indonesia (DPP HARI) mendesak Kapolri beserta jajaran kepolisian mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, termasuk mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
Desakan itu disampaikan Ketua Harian DPP HARI, HM Nezar Djoeli, Kamis (12/11/2026). Ia menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara menyeluruh melalui proses hukum.
Menurut Nezar, pengusutan tidak boleh hanya berhenti pada pihak yang diduga melakukan penyadapan di lapangan. Aparat penegak hukum juga diminta menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang merencanakan, memerintahkan, maupun terlibat dalam tindakan tersebut.
“Kami dari DPP HARI meminta kepada Kapolri Republik Indonesia agar mengusut tuntas aktor-aktor intelektual, siapa pelaku makar yang patut kita duga menyadap Presiden Republik Indonesia yang kita cintai. Kita tidak mau ada lagi yang bersembunyi di tempat terang. Langsung saja aktor-aktor intelektual tersebut diungkap sehingga dapat dikenakan pasal makar,” tegas Nezar.
Selain menyoroti dugaan penyadapan, DPP HARI juga mengingatkan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dan tidak diskriminatif.
Nezar berharap kepemimpinan baru di tubuh Polri dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, terutama dalam memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum berjalan berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami meminta kepada Pak Kapolri agar segera mengusut tuntas. Jangan lagi produk-produk hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kami meminta agar asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Pancasila sila kelima dapat dilaksanakan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Nezar menyampaikan dukungan dan optimisme terhadap kepemimpinan Kapolri beserta jajaran yang baru. Ia berharap berbagai persoalan hukum yang belum terselesaikan dapat ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel.
DPP HARI menegaskan bahwa pengungkapan dugaan penyadapan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.
Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan publik serta memastikan prinsip keadilan berlaku bagi seluruh masyarakat. (r/isl)