JAKARTA – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Utara, Dr. Roy Riady, S.H., M.H., menekankan pentingnya deteksi dini terhadap potensi kecurangan (fraud) dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penguatan tata kelola serta optimalisasi pengawasan internal dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah penyimpangan yang berpotensi berujung pada tindak pidana korupsi.
Penegasan tersebut disampaikan Roy Riady saat menjadi narasumber dalam kegiatan bertajuk “Penguatan Tata Kelola dan Deteksi Dini Pencegahan Fraud dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” yang berlangsung di Ruang Pola Lantai 2, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Rabu (11/11/2026).
Dalam pemaparannya, Roy mengingatkan seluruh jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara agar senantiasa mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan pengadaan.
Menurutnya, tata kelola pengadaan yang baik tidak cukup hanya mengandalkan kepatuhan administratif, tetapi juga harus didukung sistem pengawasan yang mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini.
“Penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Roy Riady di hadapan para peserta kegiatan.
Ia juga menegaskan bahwa pengawasan internal harus berjalan secara optimal dan tidak hanya dilakukan ketika persoalan telah muncul. Sebaliknya, setiap potensi pelanggaran perlu dikenali dan diantisipasi sejak awal proses pengadaan.
“Deteksi dini terhadap potensi penyimpangan harus menjadi perhatian bersama, terutama melalui optimalisasi pengawasan internal pada setiap tahapan proses pengadaan. Langkah ini penting untuk meminimalisir risiko terjadinya penyimpangan maupun praktik fraud yang dapat berujung pada persoalan hukum dan tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Kegiatan yang mengusung tema “Wujudkan Pengadaan Barang/Jasa yang Bersih dan Berintegritas di Jakarta Utara” tersebut menjadi bagian dari sinergi Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Melalui edukasi, penguatan pengawasan, serta pendampingan hukum yang berkelanjutan, diharapkan seluruh jajaran pemerintah semakin memahami aspek pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.
Dengan demikian, pelaksanaan pengadaan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemerintah, tetapi juga menjunjung tinggi integritas, kepastian hukum, dan prinsip good governance demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. (bc/isl)