JAKARTA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia turut memunculkan pertanyaan mengenai hak keuangan dan fasilitas negara yang akan diterimanya apabila resmi berhenti dari jabatan tersebut.
Gibran diketahui mendatangi Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026), untuk menyampaikan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Apabila pengunduran dirinya diproses sebagai pemberhentian dengan hormat, Gibran berpotensi tetap memperoleh hak pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam Pasal 6 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Sementara Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa besaran pensiun pokok adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima selama menjabat.
Penjelasan Pasal 6 juga menyebutkan bahwa pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden pada prinsipnya merupakan pemberhentian dengan hormat, kecuali apabila MPR dalam ketetapannya secara tegas menyatakan pemberhentian tersebut tidak dengan hormat.
Berapa Besaran Pensiun Gibran?
Mengacu pada ketentuan penggajian pejabat negara dalam PP Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan Mahkamah Agung ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, gaji pokok Presiden dan Wakil Presiden yang disebut dalam perhitungan artikel ini adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara tersebut.
Dengan demikian, perhitungannya adalah:
Rp5.040.000 x 4 = Rp20.160.000 per bulan.
Apabila dasar perhitungan tersebut berlaku dan Gibran memenuhi persyaratan pensiun, maka uang pensiun pokok yang berpotensi diterimanya mencapai Rp20,16 juta setiap bulan.
Nilai tersebut merupakan pensiun pokok, belum termasuk hak dan fasilitas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Mantan Wapres Juga Mendapat Fasilitas Negara
Selain pensiun pokok, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah hak bagi mantan Wakil Presiden.
Dalam Pasal 7, mantan Presiden dan Wakil Presiden memperoleh tunjangan sesuai ketentuan, termasuk tunjangan yang berkaitan dengan pensiun, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan.
Mantan Wakil Presiden juga berhak mendapatkan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Selain itu, negara menyediakan kendaraan milik negara berikut pengemudinya.
Adapun Pasal 9 mengatur bahwa pembayaran pensiun dan berbagai tunjangan serta biaya tersebut mulai berlaku terhitung sejak bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran secara resmi ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat dan seluruh persyaratan hukumnya terpenuhi, ia berpotensi memperoleh pensiun serta fasilitas sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Namun, kepastian mengenai status pemberhentian dan hak yang dapat diterimanya tetap bergantung pada proses ketatanegaraan serta ketentuan hukum yang berlaku. (r/isl)