Komisi III DPR Setujui Laporan Timus dan Timsin, RUU Perampasan Aset Segera Dibawa ke Paripurna

Nasional, Politik13 Dilihat

JAKARTA – Komisi III DPR RI menyetujui laporan hasil kerja Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Rabu (18/11/2026).

Persetujuan tersebut menandai selesainya seluruh rangkaian pembahasan RUU Perampasan Aset di tingkat Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, meminta persetujuan anggota terhadap laporan Timus dan Timsin dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta.

“Pimpinan menerima pendapat dari anggota Panja. Apakah laporan dari Timus dan Timsin dapat disetujui?” ujar Habiburokhman. Pertanyaan tersebut kemudian dijawab setuju oleh anggota Komisi III DPR RI yang hadir.

Habiburokhman mengatakan, setelah laporan Timus dan Timsin disetujui, tahapan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan melalui rapat kerja untuk pengambilan keputusan tingkat pertama.

“Tingkat pertama pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya pukul 13.00 WIB siang ini,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Panja Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa Timus dan Timsin telah menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan Panja, terutama terkait penyempurnaan redaksional dan sinkronisasi substansi pasal-pasal dalam RUU tersebut.

Menurut Soedeson, proses penyempurnaan mencakup penggunaan kalimat, frasa, kata, huruf, tanda baca, konsistensi penomoran, hingga sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan.

Timus dan Timsin juga melakukan penyisiran terhadap keterkaitan antarpasal, pengacuan pasal, serta ketentuan-ketentuan terkait agar tidak menimbulkan pertentangan, perbedaan penafsiran, maupun ketidaksesuaian dalam materi muatan RUU.

Dalam proses tersebut, Timus dan Timsin turut melibatkan ahli bahasa serta perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) untuk memastikan penyusunan naskah sesuai dengan kaidah bahasa hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyempurnaan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Soedeson juga mengungkapkan bahwa nomenklatur RUU mengalami perubahan sesuai hasil pembahasan, menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Dengan rampungnya pembahasan di tingkat Panja dan disetujuinya laporan Timus serta Timsin, Komisi III DPR RI selanjutnya akan melaksanakan rapat kerja untuk mengambil keputusan tingkat pertama.

Hasil pembahasan tersebut kemudian akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk menjalani tahapan pengambilan keputusan selanjutnya dalam proses pembentukan undang-undang. (a/isl)