JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa potensi benturan kepentingan atau konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan salah satu persoalan yang menjadi materi konsultasi dan pendampingan pencegahan korupsi.
Hal itu disampaikan KPK merespons pengakuan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, yang mengaku pernah berkonsultasi dengan lembaga antirasuah tersebut pada 2024 terkait statusnya sebagai pejabat publik sekaligus pesohor atau influencer.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan KPK terbuka bagi siapa saja yang ingin berkonsultasi maupun meminta pendampingan terkait upaya pencegahan korupsi.
“KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi, untuk kemudian melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas ataupun yang terkait dengan upaya-upaya pencegahan korupsi,” kata Budi kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Menurut Budi, melalui konsultasi dan pendampingan tersebut, KPK memberikan sejumlah rekomendasi agar potensi tindak pidana korupsi dengan berbagai modus dapat dicegah dan dimitigasi sejak awal.
“Karena memang pada ranah pencegahan itu kemudian KPK memberikan rekomendasi-rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi ya dengan berbagai modusnya ini bisa kita cegah, bisa kita mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan,” jelasnya.
Budi juga menegaskan bahwa persoalan dugaan atau potensi benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa termasuk hal yang dapat menjadi perhatian dalam konsultasi pencegahan korupsi.
“Termasuk berlanjut soal isu dugaan atau potensi adanya benturan kepentingan dalam suatu pengadaan barang dan jasa,” pungkas Budi.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya delapan paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia. Perusahaan tersebut terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Total nilai kontrak delapan paket pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.
Temuan itu berdasarkan penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dari delapan paket tersebut, lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar.
Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada periode 2025–2026 dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar.
ICW menyoroti pengadaan tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan sejumlah persoalan, mulai dari transparansi dan persaingan dalam proses pengadaan, manfaat penggunaan jasa influencer, hingga dugaan benturan kepentingan.
Sorotan itu semakin mengemuka karena Raffi Ahmad saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Meski demikian, dugaan potensi benturan kepentingan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut dengan memperhatikan proses pengadaan, hubungan perusahaan dengan pejabat publik, serta ketentuan hukum yang berlaku. (bc/isl)
