MEDAN – Greenpeace Indonesia menyampaikan kritik tajam terhadap kedekatan antara korporasi dan kepolisian dalam audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Country Director Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, menyoroti banyaknya purnawirawan Polri yang kini menduduki jabatan strategis di perusahaan, terutama perusahaan yang diduga bermasalah secara hukum.
Pola ini dinilai membuka peluang terjadinya “kebal hukum” karena perusahaan mendapat dukungan figur berpengaruh.
Leonard menilai struktur Polri yang hierarkis memungkinkan mantan perwira tinggi tetap memiliki pengaruh besar terhadap pimpinan Polri di daerah, sehingga penegakan hukum menjadi rawan tidak objektif.
Selain itu, Greenpeace juga mengkritik tindakan represif aparat terhadap aksi masyarakat, terutama pembela lingkungan dan komunitas adat.
Menurut Leonard, aksi damai tersebut kerap dibalas kekerasan, sementara masyarakat adat sering menghadapi intimidasi dalam memperjuangkan hak mereka.
“Greenpeace menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya komitmen Polri dalam melindungi warga, terutama yang berjuang di isu lingkungan. Kasus bencana Nasional yang terjadi di Pulau Sumatera bakal terjadi di pulau-pulau di Indonesia bila Pemerintahan Prabowo tidak segera menarik semua izin pemanfaatan Hutan di Indonesia,” imbuh Leonard, mengingatkan.
Untuk itu, pemerintah pusat bersama anggota Legislatif diminta membahas penetapan masterplan lahan hutan agar kedepan tidak ada lagi perubahan areal hutan di Indonesia dengan alasan apa pun.
“Kawasan hutan yang telah dijadikan lahan tambang dan perkebunan sawit segera dievaluasi untuk penanaman kembali,” ungkap Leonard.
Ia pun menyatakan, sudah semestinya semua yang ikut terlibat dalam penerbitan izin di kawasan jutan diperiksa untuk diminta pertanggungjawaban secara hukum.
“Denda tetap dilakukan namun pidana tetap berjalan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Oknum-oknum APH yang diduga ikut membekingi juga wajib ikut bertanggungjawab atas kerusakan hutan di Indonesia yang telah menelan ribuan korban jiwa dan harta benda dalam musibah bencana di Pulau Sumatera,” Leonard, mengakhiri.(bc)