MEDAN – Aliansi Masyarakat Adil Sejahtera (AMARA) Sumatera Utara mendesak lembaga penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja dan pengelolaan anggaran di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.
Desakan ini disampaikan langsung oleh Ketua AMARA Sumut, Farhan Muhaimin, merespons maraknya rentetan skandal korupsi kakap di sektor keimigrasian nasional serta pembersihan korupsi di lingkungan Pelabuhan Belawan sepanjang tahun 2026.
“Kita tidak boleh menutup mata. Penggeledahan beruntun oleh KPK di berbagai kantor imigrasi daerah terkait gurita korupsi izin tinggal WNA senilai Rp 145,5 miliar yang menyeret mantan pejabat tinggi kementerian, membuktikan adanya celah sistemik dalam birokrasi keimigrasian kita,” ujar Farhan Muhaimin, dilansir dari Akar Nusantara, Kamis (13/8/2026).
Farhan menegaskan, sebagai salah satu pintu laut internasional tersibuk di Sumatera Utara, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan memegang peranan krusial baik dalam pengawasan orang asing maupun pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Mengingat Kejati Sumut baru-baru ini juga menahan empat mantan Kepala KSOP Utama Belawan atas kasus korupsi manipulasi PNBP kapal asing, AMARA Sumut menilai ekosistem di Pelabuhan Belawan berada dalam zona merah rawan korupsi.
“Pelabuhan Belawan sedang diobok-obok jaksa karena manipulasi manifes kapal dan PNBP. Imigrasi Belawan berada di bawah satu ekosistem gerbang laut yang sama. Publik berhak menuntut transparansi penuh. Kami mendesak agar pos pemeriksaan imigrasi kapal asing dan akuntabilitas pelayanan dokumen WNA di Belawan diaudit secara total agar bersih-bersih ini tidak tebang pilih,” tegas Farhan.
Selain isu pencegahan korupsi, AMARA Sumut juga menyoroti masalah tahunan seperti banjir rob yang kerap menggenangi fasilitas operasional Kantor Imigrasi Belawan, yang dinilai mengganggu kenyamanan pelayanan publik dan standar kelayakan sarana prasarana.(bes/bj)