TANGERANG SELATAN – Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Republik Indonesia menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Tata Kelola Pemanfaatan Barang Rampasan Negara” di Trembesi Hotel BSD, Tangerang Selatan, Kamis hingga Sabtu (12–14 November 2026).
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI, Dr. Supardi, S.H., M.H., dengan menghadirkan lima narasumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
FGD ini menjadi langkah strategis BPA dalam menghimpun masukan, menyelaraskan persepsi, serta merumuskan Pedoman Pemanfaatan Barang Rampasan Negara di lingkungan Kejaksaan RI. Pedoman tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pengelolaan aset hasil rampasan negara yang tertib, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi negara.
Dalam sambutannya, Supardi menegaskan bahwa penyelesaian Barang Rampasan Negara membutuhkan proses dan waktu. Hal itu dapat terjadi karena aset masih dalam tahap persiapan lelang ataupun pelaksanaan lelang sebelumnya belum berhasil menghasilkan penjualan.
Selama proses penyelesaian berlangsung, aset tetap membutuhkan pengamanan dan pemeliharaan agar tidak mengalami kerusakan maupun penurunan nilai ekonomis. Oleh karena itu, pemanfaatan sementara dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga kondisi dan nilai aset sekaligus mengoptimalkan potensi penerimaan negara.
Meski demikian, Supardi mengingatkan bahwa pemanfaatan Barang Rampasan Negara tidak boleh menghambat proses penyelesaian akhir aset. Setiap kebijakan harus tetap memperhatikan pelaksanaan putusan pengadilan, perlindungan hak korban atau pihak yang berhak, serta kepastian proses pengembalian maupun penyelesaian aset.
Menurutnya, setiap usulan pemanfaatan harus melalui pertimbangan matang dengan memperhitungkan potensi manfaat, biaya, dan risiko yang mungkin timbul. Aspek yang perlu dikaji meliputi kondisi fisik dan status hukum aset, penguasaan, kebutuhan pemeliharaan, kemampuan calon mitra, hingga kesiapan aset untuk diselesaikan melalui mekanisme lelang.
“Keputusan pemanfaatan harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap rencana harus didukung pertimbangan yang jelas, baik dari aspek hukum, administrasi, maupun manfaat ekonomisnya,” demikian penekanan dalam arahan Sekretaris BPA.
Lebih lanjut, Supardi meminta Tim Perumus memberikan perhatian khusus terhadap tiga aspek utama dalam penyusunan pedoman tersebut.
Pertama, penetapan kelayakan aset. Sebelum mengajukan pemanfaatan, setiap satuan kerja harus melakukan penelitian terhadap status hukum, kondisi fisik, penguasaan, serta rencana penyelesaian aset. Potensi penerimaan juga harus diperhitungkan bersama biaya pemeliharaan dan risiko yang mungkin muncul apabila aset harus diserahkan kembali sebelum masa pemanfaatan berakhir.
Kedua, pembagian kewenangan dan tanggung jawab. Pedoman harus memberikan kejelasan mengenai peran Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Badan Pemulihan Aset dalam setiap tahapan, mulai dari pengusulan, penelitian kelayakan, persetujuan, hingga pengawasan pelaksanaan perjanjian. Termasuk di dalamnya mekanisme koordinasi dengan Pengelola Barang sesuai kewenangan masing-masing.
Ketiga, pengakhiran pemanfaatan dan penyerahan kembali aset. Sejak awal perjanjian, harus terdapat kepastian mengenai mekanisme pengakhiran, tata cara penyerahan kembali, pemeriksaan kondisi aset, kewajiban pemeliharaan, serta tata cara pembayaran, penyetoran, dan pelaporan hasil pemanfaatan.
Supardi juga menekankan perlunya pengaturan batas penggunaan aset oleh mitra, termasuk peruntukan barang, tanggung jawab apabila terjadi kerusakan, serta konsekuensi apabila mitra tidak memenuhi kewajibannya. Kondisi aset pada awal dan akhir masa pemanfaatan harus terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari pengawasan dan pertanggungjawaban.
Terkait pembahasan skema sewa dan usulan Kerja Sama Pemanfaatan Operasional (KSPO), ia meminta Tim Perumus melakukan penelaahan secara cermat terhadap dasar hukum dan batas kewenangan masing-masing skema.
Dalam hal ini, masukan dari Kementerian Keuangan dinilai penting untuk memperjelas ruang lingkup pengaturan internal Kejaksaan serta aspek-aspek yang membutuhkan persetujuan atau pengaturan lebih lanjut.
Ia juga berharap peserta FGD dapat menyampaikan berbagai persoalan nyata yang dihadapi satuan kerja agar rancangan pedoman yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan pelaksanaan di lapangan.
“Pengalaman dan permasalahan yang dihadapi satuan kerja perlu menjadi bahan untuk menguji rancangan prosedur, sehingga pedoman yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif,” demikian salah satu penekanan dalam arahannya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penyelesaian Aset pada BPA Kejaksaan RI, Tiyas Widiarto, S.H., M.H., dalam laporannya menjelaskan bahwa FGD tersebut bertujuan menghimpun masukan sebagai bahan penyusunan Pedoman Pemanfaatan Barang Rampasan Negara di lingkungan Kejaksaan RI.
Secara khusus, kegiatan ini diarahkan untuk mendalami dasar hukum dan tata cara sewa serta kedudukan usulan KSPO. Selain itu, FGD juga bertujuan merumuskan prosedur yang seragam guna menjaga nilai aset dan mengoptimalkan potensi penerimaan negara, sekaligus memperjelas pembagian kewenangan, koordinasi, dan pengawasan antarsatuan kerja.
Tiyas memaparkan, kegiatan FGD dilaksanakan melalui agenda bertahap selama tiga hari. Pada hari pertama, pembahasan menghadirkan lima narasumber dari Kementerian Keuangan dengan materi meliputi harmonisasi kebijakan, tata cara pemanfaatan, mitigasi risiko keuangan, penilaian aset, serta penyelarasan pemanfaatan sementara dengan proses lelang. Agenda dilanjutkan dengan diskusi panel dan pendalaman materi oleh Tim Perumus.
Pada hari kedua, kegiatan difokuskan pada pembahasan internal untuk merumuskan ruang lingkup pedoman, pembagian kewenangan, prosedur pemanfaatan, serta kelengkapan administrasi. Sementara hari ketiga diarahkan pada evaluasi dan penelaahan hasil perumusan, sekaligus penyusunan rencana tindak lanjut berikut penanggung jawab dan target penyelesaiannya.
Melalui forum tersebut, BPA menargetkan sejumlah hasil konkret, di antaranya rancangan pedoman pemanfaatan yang memuat tata cara sewa serta rumusan usulan KSPO berdasarkan hasil pembahasan aspek hukumnya.
Selain itu, diharapkan terbentuk standar prosedur dan format administrasi yang mencakup tahapan pengusulan, penelitian kelayakan, persetujuan, hingga penyusunan perjanjian. Kejelasan pembagian kewenangan dan alur koordinasi antara Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Badan Pemulihan Aset juga menjadi bagian penting dari hasil yang ditargetkan.
Hasil lainnya meliputi penyusunan mekanisme pencatatan dan penyetoran hasil pemanfaatan, pengawasan, evaluasi, pelaporan, serta pengakhiran pemanfaatan dan penyerahan kembali aset.
Pada akhir kegiatan, Tim Perumus diharapkan mampu menghasilkan rancangan pedoman, alur kerja, dan format administrasi yang dapat diterapkan secara seragam oleh seluruh satuan kerja Kejaksaan.
Dengan tersusunnya pedoman tersebut, tata kelola pemanfaatan Barang Rampasan Negara diharapkan semakin profesional, terukur, dan akuntabel. Selain menjaga nilai ekonomis aset, kebijakan ini juga diharapkan mampu mengoptimalkan kontribusi terhadap penerimaan negara tanpa mengesampingkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pihak yang berkepentingan. (bc/isl)