MEDAN – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara Muhibuddin, S.H., M.H., menegaskan pentingnya penguatan kepastian hukum, penataan, serta pengamanan aset tanah wakaf agar dapat dikelola secara tertib dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya untuk kepentingan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Muhibuddin saat memberikan pemaparan dalam kegiatan penyerahan sertifikat tanah wakaf oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas kepada perwakilan nazir masjid di Kota Medan, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan berlangsung di Gedung PKK Pemerintah Kota Medan, Jalan Rotan Proyek, Kelurahan Petisah Tengah, Kota Medan.
Dalam kesempatan tersebut, Kajati Sumut didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sumut Nurhandayani, S.H., M.H., Kajari Medan Ridwan Sujana Ansar, S.H., M.H., Kajari Belawan Dr. Yusup Darmaputra, S.H., M.H., serta sejumlah pejabat struktural dari kedua Kejaksaan Negeri tersebut.
Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas turut didampingi Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi, Plt Kepala Kantor Pertanahan (BPN/ATR) Kota Medan Reza Andrian Fachri, S.H., M.H., Ketua MUI Kota Medan Prof. Dr. H. Mohd. Hatta, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya.
Dalam pemaparannya, Muhibuddin menjelaskan bahwa pengelolaan dan pengamanan tanah wakaf merupakan hal penting dan mendesak untuk dilakukan. Hal tersebut bertujuan melindungi aset yang diperuntukkan bagi kepentingan umat dan masyarakat luas sekaligus mencegah penyalahgunaan pemanfaatannya.
Menurutnya, perlindungan hukum terhadap tanah wakaf tidak hanya menjadi perhatian bagi umat Islam, seperti tanah wakaf masjid dan pemakaman muslim, tetapi juga perlu diterapkan terhadap aset keagamaan milik komunitas agama lainnya.
“Pengelolaan, penataan, serta pengamanan status tanah wakaf sangat penting dan mendesak dilakukan guna melindungi kebutuhan tanah untuk kepentingan umat. Ini tidak hanya berlaku untuk umat Islam, seperti tanah wakaf masjid maupun pemakaman muslim, tetapi juga harus dilakukan oleh umat beragama lain, seperti tanah wakaf pemakaman milik komunitas gereja atau agama lainnya,” ujar Muhibuddin.
Ia menegaskan, tanah wakaf harus dijaga dan dikelola sesuai peruntukannya serta tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, diperlukan landasan hukum yang kuat untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap keberadaan maupun pemanfaatan tanah wakaf.
Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Sumatera Utara Rizaldi, S.H., M.H., yang turut mendampingi Kajati, menyampaikan bahwa Kejaksaan terus membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dan aparatur terkait guna mempercepat penataan serta penguatan kepastian hukum atas tanah wakaf.
Menurutnya, keterlibatan Kejaksaan dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung tertib administrasi dan memberikan perlindungan hukum terhadap aset yang diperuntukkan bagi kepentingan keagamaan dan sosial masyarakat.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, BPN/ATR, Kejaksaan, serta para pemangku kepentingan lainnya, diharapkan pengelolaan tanah wakaf di Kota Medan semakin tertib, memiliki kepastian hukum, dan terhindar dari potensi sengketa maupun penyalahgunaan pemanfaatan.
Pengamanan tanah wakaf bukan hanya menyangkut legalitas kepemilikan, tetapi juga memastikan aset tersebut tetap terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai tujuan peruntukannya. (bc/isL)