MEDAN – Dugaan praktik pengaturan proyek di lingkungan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara mulai menjadi sorotan. Dua sosok berinisial MHM dan DR disebut-sebut memiliki peran dalam dugaan skema pengondisian perusahaan yang akan memenangkan paket pekerjaan dengan imbalan fee sebesar 8 hingga 10 persen dari nilai proyek.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber, MHM yang disebut sebagai pejabat internal Perumda Tirtanadi dan diketahui belum genap setahun menjalankan tugasnya, diduga berperan mengoordinasikan pengumpulan uang fee dari perusahaan-perusahaan rekanan.
Sementara itu, DR yang disebut sebagai pihak eksternal diduga berperan membawa perusahaan-perusahaan calon peserta sekaligus calon pemenang proyek, atau yang dalam istilah informal disebut sebagai “calon pengantin”.
Sumber menyebutkan, setiap paket pekerjaan diduga memiliki ketentuan fee berkisar 8–10 persen dari nilai proyek. Persentase tersebut diduga menjadi bagian dari kesepakatan untuk mengondisikan perusahaan tertentu agar memperoleh pekerjaan di lingkungan perusahaan daerah tersebut.
Lebih jauh, MHM diduga merupakan sosok yang mendapat penugasan dari pejabat dengan posisi lebih tinggi untuk mengoordinasikan pengumpulan fee dari perusahaan-perusahaan yang mengikuti atau mendapatkan paket pekerjaan.
Adapun DR diduga menjadi penghubung dengan membawa perusahaan yang telah dipersiapkan untuk mendapatkan proyek. Perusahaan-perusahaan tersebut kemudian diduga dikoordinasikan dengan MHM agar proses mendapatkan pekerjaan berjalan sesuai kesepakatan.
“Jadi, si DR dipercaya membawa perusahaan yang akan menjadi pemenang sesuai kesepakatan fee. Kemudian bertemu dengan MHM untuk diproses dan disesuaikan pekerjaannya,” ungkap sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sumber tersebut juga menyebutkan bahwa tidak semua perusahaan rekanan memiliki kemampuan atau kesanggupan memenuhi dugaan permintaan fee sebesar 8–10 persen. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa kesempatan memperoleh paket pekerjaan lebih terbuka bagi perusahaan tertentu yang bersedia mengikuti skema tersebut.
Siapa di Balik MHM dan DR?
Munculnya dua inisial tersebut memunculkan pertanyaan lebih jauh mengenai kemungkinan adanya pihak lain yang berada di belakang dugaan pengaturan proyek tersebut.
Apakah MHM dan DR bergerak sendiri, atau justru terdapat pihak dengan jabatan lebih tinggi yang diduga memberikan arahan maupun memiliki keterkaitan dengan aliran uang fee tersebut?
Pertanyaan ini perlu dijawab melalui penelusuran yang objektif dan menyeluruh. Hingga berita ini disusun, belum terdapat dokumen maupun keterangan resmi yang membuktikan adanya perintah dari pejabat atasan kepada kedua sosok tersebut. Informasi mengenai dugaan keterlibatan mereka masih bersumber dari keterangan narasumber dan belum terverifikasi secara independen.
Atas mencuatnya dugaan tersebut, aparat penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diharapkan melakukan penelusuran sesuai kewenangan masing-masing.
Pemeriksaan dapat diarahkan pada data seluruh paket pengadaan di lingkungan Perumda Tirtanadi, termasuk pola kemenangan tender, hubungan ant perusahaan rekanan, proses penetapan pemenang, serta kemungkinan adanya aliran dana kepada pihak-pihak tertentu.
“Dugaan ini tidak boleh dibiarkan menjadi rumor. Harus ada pembuktian melalui audit dan penyelidikan. Jika terbukti, ini merupakan persoalan serius yang berpotensi merugikan keuangan daerah dan berdampak terhadap kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat,” ujar sumber lainnya.
Belum Ada Tanggapan Resmi Perumda Tirtanadi
Hingga berita ini ditayangkan, upaya konfirmasi kepada Sekretaris Perusahaan Perumda Tirtanadi Sumatera Utara, Nurlim, belum memperoleh respons.
Awak media masih berupaya menghubungi pihak manajemen Perumda Tirtanadi guna mendapatkan klarifikasi dan hak jawab terkait informasi dugaan pengaturan proyek tersebut.
Sementara itu, aktivis pelayanan publik, Fakhruddin, meminta Perumda Tirtanadi mengedepankan transparansi dalam seluruh proses pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, sebagai BUMD yang mengelola pelayanan air bersih bagi masyarakat Sumatera Utara, Perumda Tirtanadi harus memastikan seluruh proses pengadaan berjalan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Transparansi tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan tidak ada praktik yang dapat merusak tata kelola perusahaan. (bc/isl)