JAKARTA – Satu per satu warga transmigran dari berbagai daerah menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto serta Kementerian Transmigrasi (Kementrans). Pasalnya, lahan yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun di kawasan transmigrasi kini resmi memiliki kepastian hukum melalui Sertipikat Hak Milik (SHM).
Penyerahan SHM kepada para transmigran tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting yang terpusat di Gedung Makarti, Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Para penerima sertipikat berasal dari sejumlah kawasan transmigrasi di Kabupaten Nagekeo, Sumba Timur, Sumba Barat, dan Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan; Toli-Toli, Sulawesi Tengah; Luwu Timur, Sulawesi Selatan; serta Rejang Lebong, Bengkulu.
Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, perwakilan Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, jajaran Kementrans, serta undangan lainnya.
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyampaikan kebahagiaannya atas terealisasinya program Trans Tuntas, yakni program yang berfokus pada pemberian kepastian hukum atas status tanah transmigrasi sekaligus penyelesaian konflik agraria.
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.
“Program ini merupakan turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.
Viva Yoga menjelaskan, para transmigran yang mengikuti penyerahan sertipikat secara daring merupakan bagian dari 1.570 transmigran yang lahannya telah disertipikasi, dengan total mencapai 2.270 bidang tanah.
Realisasi program Trans Tuntas tersebut merupakan bagian dari capaian selama dua tahun Kementerian Transmigrasi di era pemerintahan Presiden Prabowo, yakni sebanyak 16.835 bidang tanah yang disertipikasi untuk 12.268 transmigran.
Ia menegaskan, kepemilikan SHM memberikan nilai ekonomi terhadap lahan yang ditempati sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran. Lebih dari itu, sertipikat menjadi bukti kepastian hukum dan memberikan rasa aman bagi mereka yang telah membangun kehidupan di kawasan transmigrasi.
“Setelah ada yang menunggu puluhan tahun, bahkan 35 tahun, akhirnya lahan yang ditempati statusnya menjadi SHM,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Viva Yoga juga memberikan apresiasi kepada para transmigran yang disebutnya sebagai Patriot Bangsa. Mereka dinilai telah menunjukkan perjuangan dan pengorbanan besar dengan meninggalkan kampung halaman untuk membangun kehidupan yang lebih baik di daerah tujuan transmigrasi.
Menurutnya, menetap dan membangun kehidupan di wilayah baru bukanlah perkara mudah. Para transmigran harus beradaptasi dengan lingkungan, mengolah lahan yang diberikan pemerintah, serta menjadikannya sebagai sumber penghidupan yang produktif.
“Perjuangan berat dan kesabaran yang mereka jalani mampu mengubah tidak hanya hidup transmigran, tetapi juga kawasan yang ditempati,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kawasan yang dahulu belum berpenghuni kini berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sekaligus sentra produksi tanaman pangan dan perkebunan.
Perkembangan tersebut menjadikan kawasan transmigrasi sebagai salah satu bagian penting dalam mendukung keberhasilan program swasembada pangan nasional.
Viva Yoga juga menyampaikan bahwa keberhasilan percepatan sertipikasi lahan transmigrasi tidak terlepas dari dukungan dan sinergi berbagai kementerian serta pemerintah daerah.
Dukungan Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta pemerintah daerah dinilai berperan penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi.
Menurutnya, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antarlembaga menjadi kunci utama dalam mempercepat penyelesaian persoalan status tanah transmigrasi sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas lahan yang selama ini menjadi tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka. (bc/isl)