Geledah Kantor Disdikbud Maluku, Kejati Sita 8 Boks Dokumen Kasus Dugaan Korupsi Anggaran 2025

Hukum20 Dilihat

AMBON – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menggeledah kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku di kawasan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selasa (17/11/2026). Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita delapan boks dokumen serta sejumlah barang elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi pengelolaan anggaran Tahun Anggaran 2025.

Penggeledahan yang berlangsung sejak pagi itu dipimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejati Maluku, Aser Jongker Orno, dengan pengawalan personel TNI.

Berdasarkan pantauan di lokasi, tim penyidik langsung memasuki sejumlah ruangan untuk melakukan pemeriksaan dan mencari dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut. Kehadiran penyidik sempat membuat sejumlah pegawai di lingkungan Disdikbud Maluku terkejut.

Tidak hanya di kantor Disdikbud, penyidik juga melakukan penggeledahan di sebuah rumah di kawasan Stain, Desa Batu Merah, Kota Ambon. Rumah tersebut diketahui milik bendahara.

Aser mengatakan, penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan dan memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan pengelolaan anggaran Disdikbud Maluku Tahun Anggaran 2025.

“Hari ini kami melakukan penggeledahan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku dan salah satu rumah milik bendahara di kawasan Stain Ambon,” kata Aser kepada wartawan di kantor Disdikbud Maluku.

Menurutnya, langkah tersebut juga bertujuan memperdalam penyidikan guna mengungkap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam perkara tersebut.

“Tentu untuk kumpulkan bukti dan perdalam bukti sehingga bisa diketahui siapa saja yang akan bertanggung jawab dalam kasus ini,” jelasnya.

Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita tujuh boks dokumen dari kantor Disdikbud Maluku dan satu boks lainnya dari rumah bendahara di kawasan Stain. Dengan demikian, total terdapat delapan boks dokumen yang diamankan.

Selain dokumen, penyidik turut menyita sejumlah telepon genggam, perangkat hard disk, dan flash disk milik beberapa pegawai atau saksi yang dinilai memiliki keterkaitan dengan penyidikan.

“Ada dokumen tujuh boks untuk tahun 2025 yang kita sita di kantor Dinas Pendidikan Maluku dan satu boks di Stain. Jadi, total delapan boks yang menurut kami dianggap penting. Ada juga handphone, hard disk, dan flash disk milik beberapa pegawai atau saksi,” ungkap Aser.

Sementara itu, terkait besaran potensi kerugian negara dalam perkara tersebut, Aser belum memberikan angka pasti. Ia menyatakan penyidik masih melakukan pendalaman dan belum ingin berspekulasi mengenai nilai kerugian negara.

“Untuk kerugian negara belum bisa dipastikan. Saya juga belum mau berekspulasi. Tunggu saja,” ujarnya.

Penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Disdikbud Maluku Tahun Anggaran 2025 masih terus berjalan. Penyidik kini mendalami dokumen dan barang elektronik yang telah disita untuk mengungkap konstruksi perkara serta pihak-pihak yang diduga terlibat. (bc/isl)