JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan alokasi anggaran sebesar Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar dari dua kementerian untuk pengadaan jasa pemengaruh (influencer) melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang kepemilikannya terkait dengan Raffi Ahmad.
Temuan tersebut berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 yang tercantum dalam portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
ICW mengungkapkan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengontrak lima paket pengadaan pada 2024. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tercatat mengontrak tiga paket pengadaan sepanjang 2025–2026.
Dalam rilis resminya, ICW menjelaskan bahwa pengadaan tersebut mencakup penayangan konten melalui akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan jasa untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara.
ICW juga menelusuri struktur kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia yang diketahui terkait dengan Raffi Ahmad.
Berdasarkan penelusuran tersebut, PT Rans Entertainment Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia. Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut. Selain itu, Raffi juga tercatat memiliki 0,9 persen saham secara langsung dan menjabat sebagai komisaris PT Rans Animasi Indonesia.
Temuan ini menjadi perhatian karena Raffi Ahmad saat ini juga mengemban jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden. Kondisi tersebut, menurut ICW, perlu mendapat perhatian dari sisi transparansi dan potensi konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
ICW Soroti Lima Persoalan
Merujuk hasil pemantauannya, ICW menyoroti sejumlah persoalan dalam pengadaan jasa influencer tersebut. Di antaranya transparansi dokumen pengadaan, kewajaran harga, mekanisme pembayaran, persaingan usaha, hingga potensi konflik kepentingan.
ICW menilai keterbukaan informasi menjadi penting agar publik dapat mengetahui apakah penggunaan anggaran negara tersebut benar-benar sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Lima Tuntutan ICW
Atas temuan tersebut, ICW menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait.
Pertama, ICW meminta KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, termasuk Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, serta laporan hasil pekerjaan.
Kedua, BPKP dan Inspektorat Jenderal di kedua kementerian diminta melakukan audit terhadap pengadaan tersebut. Audit perlu mencakup kewajaran harga, transaksi payment outside system, keseragaman nilai kontrak influencer di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas pokok serta fungsi instansi.
Ketiga, ICW mendesak LKPP mengevaluasi mekanisme pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, terutama terkait spesifikasi yang berpotensi mengarah pada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran harga.
Keempat, Presiden diminta menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian. ICW juga meminta adanya pencegahan agar perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden tidak menerima kontrak pemerintah selama pejabat tersebut menjalankan masa jabatannya.
Kelima, ICW meminta Raffi Ahmad membuka informasi mengenai kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah. Raffi juga diminta menjelaskan langkah-langkah pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Temuan ICW ini kembali mengangkat pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran negara, khususnya pengadaan jasa komunikasi publik yang melibatkan perusahaan dengan keterkaitan kepemilikan pejabat negara.
Publik kini membutuhkan penjelasan terbuka dari kementerian terkait, LKPP, serta pihak perusahaan agar penggunaan anggaran hampir Rp15 miliar tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (bc/isl)