Ketua LPSK Achmadi mengatakan, pihaknya mulai menelaah permohonan tersebut sejak 6 November 2026. Dalam prosesnya, LPSK juga melakukan koordinasi dengan penyidik yang menangani perkara tersebut.
Achmadi menjelaskan, penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, di antaranya pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.
Pertimbangan tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
LPSK juga akan mencermati tingkat ancaman, kerentanan para saksi, serta bentuk perlindungan yang dibutuhkan. Tidak tertutup kemungkinan jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan bertambah seiring perkembangan proses hukum.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Empat Orang Disebut sebagai Tersangka
Dalam perkembangan perkara tersebut, Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh.
Keempat nama yang disebut dalam keterangan tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka disebut telah ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena dikabarkan masih menjalani pemulihan setelah mengalami stroke.
Dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo disebut terjadi sejak 2025. Perkembangan perkara ini juga dikaitkan dengan pemberhentian Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11).
Sejauh ini, sebanyak 13 orang saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik. Mereka terdiri dari ahli teknologi informasi dan elektronik (ITE), ahli pidana, serta sejumlah anggota kepolisian.
Proses penelaahan LPSK terhadap permohonan perlindungan enam saksi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan keamanan saksi selama proses hukum berlangsung. (bc/isl)