Kejari Jeneponto Tetapkan Empat Tersangka Korupsi Proyek SPAM, Kerugian Negara Capai Rp1,27 Miliar

Hukum10 Dilihat

JENEPONTO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Earmark Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

Penetapan tersangka tersebut diumumkan melalui siaran pers resmi Kejari Jeneponto, Rabu (18/11/2026). Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto, Akhmad Heru Prasetyo, mengatakan penetapan dilakukan setelah tim penyidik memperoleh alat bukti yang cukup serta melaksanakan gelar perkara secara internal dan bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

“Berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti, dan kami juga sudah melakukan gelar ekspos secara internal maupun di Kejaksaan Tinggi, tim penyidik menetapkan empat orang tersangka,” ujar Akhmad Heru Prasetyo.

Kasus ini berkaitan dengan proyek pembangunan SPAM di 24 lokasi dengan total anggaran mencapai Rp8.107.927.000. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, pelaksanaan proyek tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.279.108.185,52 atau sekitar Rp1,27 miliar.

Penyidikan perkara ini telah berlangsung sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-01/P.4.23/Fd.1/03/2026 tertanggal 31 Maret 2026.

Selama proses penyidikan, tim kejaksaan telah memeriksa 186 orang saksi dan empat orang ahli. Penyidik juga mengumpulkan berbagai dokumen, barang bukti, serta bukti elektronik untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Terungkap Sejumlah Dugaan Penyimpangan

Dari hasil penyidikan, kejaksaan menemukan sejumlah indikasi penyimpangan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan fisik.

Di antaranya, penetapan lokasi pembangunan yang diduga tidak didasarkan pada perencanaan dan kebutuhan masyarakat secara memadai. Selain itu, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) disebut dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan, bukan oleh Kelompok Kerja Masyarakat sebagaimana ketentuan.

Penyidik juga menemukan dugaan penggelembungan harga pembelian pompa dan bak reservoir, kekurangan volume pekerjaan fisik, serta dugaan pemotongan dana sekitar 20 persen dari setiap pencairan termin yang mengalir kepada pihak-pihak terkait.

“Secara garis besar, para tersangka diduga memiliki peran dalam penyimpangan perencanaan,” ungkap Akhmad.

Empat Orang Ditetapkan sebagai Tersangka

Keempat tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial:

  1. MJA, mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto selaku Pengguna Anggaran.
  2. S, mantan Kepala Bidang Cipta Karya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  3. MS, Tenaga Fasilitator Lapangan.
  4. NB, Tenaga Fasilitator Lapangan.

Berdasarkan konstruksi perkara yang diungkap penyidik, para tersangka diduga memiliki keterlibatan dalam penyimpangan perencanaan dan penetapan lokasi, penyusunan RAB, pengarahan pembelian material, hingga pemotongan dan penerimaan dana dari setiap pencairan pekerjaan.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.

Selain itu, penyidik juga menerapkan dakwaan subsider Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.

Ditahan Selama 20 Hari

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keempat orang tersebut langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jeneponto selama 20 hari, terhitung sejak 18 November hingga 7 Desember 2026.

Kejari Jeneponto menegaskan penyidikan masih terus dikembangkan. Tim penyidik juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam perkara dugaan korupsi proyek SPAM tersebut.

Pengembangan penyidikan diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab sekaligus memastikan pertanggungjawaban hukum atas kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. (bc/isl)