Kesal Tak Dihiraukan, Petani Tabrak Pagar Rumah Warga di Sinjai, Berakhir Damai Lewat Restorative Justice

Hukum42 Dilihat

MAKASSAR – Perselisihan akibat kesalahpahaman berujung aksi pengrusakan pagar rumah warga di Kabupaten Sinjai. Namun, perkara yang melibatkan seorang petani berinisial ABn (46) tersebut akhirnya diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif (Restorative Justice/RJ).

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menyetujui penghentian penuntutan perkara pengrusakan barang yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai tersebut setelah pelaksanaan ekspose perkara secara virtual, Selasa (17/11/2026).

Ekspose dipimpin langsung Kepala Kejati Sulsel, Muhammad Syarifuddin, didampingi Wakajati Sulsel Prihatin, Aspidum Teguh Suhendro, serta jajaran Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Sulsel.

Sementara dari Kejari Sinjai, hadir Kepala Kejari Sinjai Budiman, Kasi Pidum Andi Prawiro Setiono, dan Jaksa Fasilitator Muhammad Wira Satria.

ABn, seorang petani berusia 46 tahun yang merupakan warga Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, disangka melanggar Pasal 521 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pengrusakan pagar rumah milik AAAP (23), seorang mahasiswa yang juga warga Kecamatan Sinjai Borong.

Berawal dari Kekesalan

Peristiwa itu terjadi pada Kamis (10/9/2026), sekitar pukul 19.20 WITA. Saat itu, tersangka mengendarai mobil Suzuki APV dan mendatangi rumah korban.

Setibanya di lokasi, tersangka membunyikan klakson berulang kali. Namun, tidak ada penghuni rumah yang keluar untuk menemuinya.

Merasa kesal karena tidak mendapat respons, tersangka kemudian memundurkan kendaraannya dan memosisikan mobil sejajar dengan pagar rumah korban. Selanjutnya, tersangka menginjak pedal gas hingga mobil yang dikemudikannya menabrak pagar tersebut sampai rusak dan roboh ke tanah.

Memenuhi Syarat Keadilan Restoratif

Penghentian penuntutan melalui mekanisme keadilan restoratif diajukan karena perkara tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 80 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Sejumlah pertimbangan yang mendasari persetujuan tersebut antara lain, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan bukan residivis. Hal itu diperkuat melalui penelusuran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di PN Sinjai, PN Bulukumba, PN Bantaeng, dan PN Takalar yang seluruhnya menunjukkan hasil nihil.

Selain itu, tindak pidana yang disangkakan diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun. Tersangka juga telah mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Dari sisi korban, AAAP telah menyatakan tidak lagi mempermasalahkan kerugian yang ditimbulkan. Kedua belah pihak bahkan telah mencapai kesepakatan perdamaian secara kekeluargaan pada 9 November 2026, dengan difasilitasi Jaksa Fasilitator.

Permohonan RJ tersebut juga mendapat respons positif dan dukungan dari tokoh agama serta tokoh masyarakat setempat.

Kajati: Perdamaian Harus Memulihkan Keadaan

Dalam arahannya, Kajati Sulsel Muhammad Syarifuddin mengapresiasi jajaran Kejari Sinjai yang telah memfasilitasi proses perdamaian antara tersangka dan korban.

“Setelah mendengarkan paparan yang disampaikan dan kelengkapan administrasi yang dikirimkan, maka kami mempertimbangkan bahwa permohonan penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif telah memenuhi persyaratan, yaitu adanya perdamaian dan dikembalikannya kerugian yang diharapkan dapat memulihkan keadaan seperti semula,” tegas Muhammad Syarifuddin.

Ia kemudian menyatakan bahwa perkara atas nama tersangka Awaluddin Bin Nawir telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.

“Maka saya memutuskan perkara yang diajukan permohonan MKR atas nama Tersangka Awaluddin Bin Nawir yang disangka melanggar Pasal 521 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah memenuhi syarat subjektif dan objektif Mekanisme Keadilan Restoratif sesuai Pasal 80 KUHAP 2025 dan disetujui permohonan untuk diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif,” tambahnya.

Atas persetujuan tersebut, Kajati Sulsel menginstruksikan Kajari Sinjai untuk segera mengajukan permohonan penetapan persetujuan RJ kepada Pengadilan Negeri setempat.

Apabila tersangka sedang menjalani penahanan, Kajari diminta segera mengeluarkannya dari tahanan setelah memperoleh persetujuan RJ dari pengadilan.

Selain itu, jajaran Kejari Sinjai diminta segera merampungkan penyelesaian barang bukti dan administrasi sesuai ketentuan, mendokumentasikan seluruh kegiatan, menjilid berkas RJ menggunakan sampul putih, serta melaporkan hasil pelaksanaannya secara berjenjang.

Menutup ekspose, Muhammad Syarifuddin kembali mengingatkan seluruh jajaran jaksa agar menjaga integritas dalam menerapkan mekanisme keadilan restoratif.

“Untuk menjadi perhatian bagi para jaksa bahwa dilarang dan tidak boleh ada transaksional dalam penyelesaian perkara. Jika terjadi, maka pimpinan akan menindak tegas. Demikian untuk dilaksanakan,” pungkasnya. (r/isl)