JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah enam lokasi terkait penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek pembangunan jalan di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut). Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penggeledahan berlangsung selama dua hari, yakni Senin hingga Selasa (9–10/11/2026).
“Pada awal pekan ini, Senin-Selasa (9-10/11), penyidik KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi, yakni dua lokasi kantor dan empat lokasi rumah,” kata Budi Prasetyo, Rabu (11/11/2026).
Budi menjelaskan, enam lokasi yang digeledah meliputi Kantor Satuan Kerja (Satker) Wilayah I dan Kantor Satker Wilayah II BBPJN Sumut. Selain itu, penyidik juga menggeledah dua rumah kontraktor jalan, rumah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumut, serta rumah mantan Kepala Satker di lingkungan BBPJN Sumut.
“Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini,” ujarnya.
Delapan Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam perkembangan perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Tujuh di antaranya telah ditahan pada 22 Oktober 2026.
Ketujuh tersangka tersebut yakni Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja (SCH), Kepala BBPJN Sumut periode September 2024 hingga 28 Juni 2025; Rahmad Parulian (RP), Kepala Satker Wilayah I BBPJN Sumut; Faisal (FS), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 BBPJN Sumut Wilayah I; serta Heri Handoko (HH), PPK 1.2 BBPJN Sumut Wilayah I.
Tiga tersangka lainnya adalah T Rahmansyah Putra (TRP), Kasatker PJN Wilayah II Provinsi Sumut; Manaek Manalu (MM), PPK 2.2 BBPJN Sumut Wilayah II; dan Munson Ponter Paulus (MP), PPK 1.4 Satker Wilayah I BBPJN Sumut.
Sementara itu, satu tersangka lainnya berinisial DE disebut belum memenuhi panggilan penyidik KPK.
Berawal dari Operasi Tangkap Tangan
Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 26 Juni 2025.
Dalam penanganan awal perkara, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dan perkara mereka telah memasuki tahap persidangan.
Penyidik kemudian mengembangkan kasus tersebut dengan menelusuri fakta-fakta yang terungkap selama persidangan serta mengumpulkan bukti-bukti baru.
Dari hasil pengembangan penyidikan itu, KPK menetapkan delapan tersangka tambahan pada 30 September 2026.
Penggeledahan terhadap enam lokasi tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik untuk memperkuat pembuktian dan menelusuri lebih jauh dugaan praktik suap serta gratifikasi dalam proyek-proyek jalan di lingkungan BBPJN Sumatera Utara. (bc/isl)