Sikapi SEMA Nomor 4 Tahun 2026, Kejati Sulsel Ikuti FGD Nasional Bahas Upaya Hukum atas Putusan Bebas

Hukum19 Dilihat

MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Staf Ahli Jaksa Agung yang membahas konsekuensi berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 terhadap upaya hukum banding dan kasasi atas putusan bebas.

FGD berskala nasional tersebut diikuti secara daring oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulawesi Selatan, Prihatin, didampingi Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Teguh Suhendro, dari Lantai 2 Kantor Kejati Sulsel, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan ini mengangkat tema “Konsekuensi Berlakunya SEMA Nomor 04 Tahun 2026 terhadap Upaya Hukum Banding dan Kasasi Atas Putusan Bebas”.

Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Staf Ahli Jaksa Agung, Hermon Dekristo, menjelaskan bahwa FGD tersebut digelar untuk menyikapi perubahan mendasar dalam ketentuan hukum acara pidana serta terbitnya SEMA Nomor 4 Tahun 2026 yang menegaskan tidak tersedianya upaya hukum banding maupun kasasi terhadap putusan bebas.

Menurut Hermon, forum ini bertujuan menyamakan pemahaman mengenai konstruksi hukum terbaru sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga peradilan.

“Perubahan aturan ini menuntut institusi Kejaksaan untuk melakukan pembenahan internal secara masif dengan memperkuat kapasitas penuntutan serta meningkatkan kualitas penyusunan dakwaan dan tuntutan,” ujar Hermon.

Membuka kegiatan tersebut, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin menyampaikan arahan strategis mengenai konsekuensi perubahan regulasi tersebut terhadap pelaksanaan tugas penuntut umum.

Ia menegaskan bahwa putusan bebas pada hakikatnya merupakan instrumen untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi martabat manusia. Meskipun selama ini upaya hukum terhadap putusan bebas kerap menjadi perdebatan, instrumen hukum terbaru telah memberikan penegasan mengenai tidak dapat diajukannya banding maupun kasasi.

“Kedudukan tersebut tidak semata-mata memberikan kewenangan, tetapi pada saat yang bersamaan menuntut tanggung jawab besar. Kita harus memastikan bahwa setiap perkara yang dilimpahkan ke pengadilan telah dipersiapkan dengan konstruksi hukum yang presisi, alat bukti yang sah dan memadai, serta strategi penuntutan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas ST Burhanuddin.

Lebih lanjut, Jaksa Agung menginstruksikan transformasi penegakan hukum secara menyeluruh, mulai dari tahap prapenuntutan hingga persidangan.

Pada tahap prapenuntutan, koordinasi antara penyidik dan penuntut umum harus dilakukan secara substantif. Penelitian berkas perkara tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan kelengkapan administrasi, tetapi harus menjadi sarana untuk menguji kecukupan alat bukti, memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana, serta mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul di persidangan.

Sementara pada tahap penuntutan, Jaksa Agung menekankan pentingnya penyusunan surat dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap. Sebab, dakwaan merupakan dasar sekaligus batas bagi keseluruhan proses pembuktian di persidangan. Karena itu, setiap rumusan dakwaan harus memiliki keterkaitan logis dengan fakta dan alat bukti yang tersedia.

Adapun pada tahap persidangan, penuntut umum dituntut tidak sekadar menjalankan tugas administratif, melainkan harus tampil sebagai litigator yang andal. Jaksa harus mampu membangun strategi pembuktian untuk mengungkap kebenaran materiil melalui argumentasi hukum yang rasional, logis, dan adaptif di hadapan majelis hakim.

Selain itu, penyusunan tuntutan pidana atau requisitoir harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Menutup arahannya, ST Burhanuddin mengingatkan seluruh jajaran Kejaksaan agar tidak memandang ketiadaan upaya hukum terhadap putusan bebas sebagai bentuk pelemahan fungsi penuntutan.

Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk meningkatkan kehati-hatian, memperkuat kualitas pembuktian, serta membangun sistem pengendalian perkara yang lebih ketat sejak tahap awal penanganan.

Ia berharap FGD nasional tersebut dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang nantinya menjadi bahan penyusunan pedoman teknis penuntutan bagi seluruh jajaran Kejaksaan.

“Ketika kesempatan untuk mengoreksi tidak ada lagi tersedia, memastikan setiap proses berjalan dengan benar sejak awal merupakan bentuk pertanggungjawaban tertinggi seorang penuntut umum,” pungkas ST Burhanuddin.

Melalui keikutsertaan dalam forum tersebut, Kejati Sulsel diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan kesiapan jajaran penuntut umum dalam menghadapi perubahan regulasi, khususnya dalam menjaga kualitas penanganan perkara sejak tahap awal hingga proses pembuktian di pengadilan. (bc/isl)