MEDAN – Rencana eksekusi lahan dan bangunan seluas sekitar 17 hektare di Lingkungan 16, 17, dan 20, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Kamis (12/11/2026), ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.
Penundaan tersebut disampaikan Wakapolsek Medan Labuhan, AKP Richard Ompusunggu, saat menemui ratusan warga yang berkumpul di Jalan Aluminium I, Tanjung Mulia. Ia mengatakan, kedatangannya merupakan tindak lanjut atas perintah Kapolres Pelabuhan Belawan dan Kapolsek Medan Labuhan.
Di hadapan warga, Richard membenarkan bahwa pihak kepolisian telah menerima surat dari Pengadilan Negeri (PN) Medan terkait permohonan pengamanan pelaksanaan eksekusi yang dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB.
Namun, berdasarkan informasi dari jajaran Polres Pelabuhan Belawan, pelaksanaan eksekusi tersebut ditunda.
“Saya ingin memberikan informasi kepada semua masyarakat Lingkungan 16, 17, dan 20. Memang benar ada surat masuk dari pengadilan, rencananya eksekusi hari ini pukul 09.00 WIB. Cuma saya kasih tahu informasi sesuai dari Polres, bahwa pelaksanaan eksekusi itu ditunda, diundur, dibatalkan,” ujar Richard di hadapan warga.
Ia menjelaskan, penundaan dilakukan karena masih diperlukan upaya mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan lahan tersebut.
Menurut Richard, persoalan eksekusi merupakan ranah pengadilan, sementara kepolisian bertugas memberikan pengamanan apabila pelaksanaan eksekusi dilakukan.
“Kalau saya, penundaan eksekusi ini karena sedang dicari solusinya. Persoalan ini apa, apa solusinya? Jadi, selanjutnya nanti orang pengadilanlah, karena dari sana semua surat itu, bukan dari polisi,” katanya.
Richard juga mengimbau warga agar tetap menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang berpotensi memecah belah masyarakat. Ia mempersilakan warga menyampaikan aspirasi melalui aksi maupun orasi, sepanjang dilakukan secara damai dan tidak mengganggu keamanan.
Setelah menyampaikan pemberitahuan dan berdialog dengan warga, Richard kemudian meninggalkan lokasi. Meski demikian, warga belum membubarkan diri dan memilih tetap bertahan di sekitar objek lahan yang akan dieksekusi.
Warga Blokade Jalan sebagai Bentuk Penolakan
Sebelumnya, ratusan warga telah memadati kawasan Jalan Aluminium I untuk menolak rencana eksekusi lahan dan bangunan tersebut. Bahkan, warga melakukan pemblokadean jalan sebagai bentuk protes dan upaya mempertahankan tempat tinggal maupun kepentingan mereka di kawasan itu.
Rencana eksekusi tersebut dijadwalkan dilakukan juru sita PN Medan pada Kamis (12/11/2026) pukul 09.00 WIB dengan dukungan pengamanan dari Polres Pelabuhan Belawan.
Pelaksanaan eksekusi didasarkan pada Surat Ketua PN Medan Nomor 3754/PAN.01.PN.W2-U1/IK.2.4/VIII/2026 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Penertiban dan Penyerahan dalam perkara Nomor 77/Pdt.Eks/2024/PN.Mdn juncto Nomor 269/Pdt.G/2011/PN.Mdn.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari PN Medan mengenai alasan penundaan maupun kepastian jadwal pelaksanaan eksekusi selanjutnya.
Penundaan ini untuk sementara meredakan ketegangan di lokasi. Namun, persoalan lahan seluas sekitar 17 hektare tersebut masih menyisakan tanda tanya bagi warga yang menolak eksekusi dan berharap ada penyelesaian yang memberikan kepastian hukum serta memperhatikan kepentingan masyarakat. (r/isl)