Rico Waas Tekankan Penggunaan Tambahan TKD Harus Tepat Sasaran

Medan17 Dilihat

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menekankan pentingnya ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp565,35 miliar yang diterima Pemerintah Kota Medan pada 2026. Pengelolaan anggaran tersebut harus berorientasi pada kebutuhan pembangunan dan manfaat nyata bagi masyarakat.

 

Pesan tersebut disampaikan Rico melalui sambutan tertulis yang dibacakan Pj Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penggunaan Tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Rabu (18/11/2026).

 

Kegiatan ini dihadiri antara lain Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Panjaitan, Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Fernando Hasudungan Siagian, serta Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Utama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri Muhammad Dimiyati.

 

Turut hadir secara daring Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Inspektur Jenderal Kemendagri sekaligus Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari Bawono, serta Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media yang juga unsur Satgas PRR Kastorius Sinaga. Selain jajaran Kemendagri, rapat monitoring dan evaluasi (monev) ini juga diikuti para pimpinan perangkat daerah serta camat se-Kota Medan.

 

Dalam sambutannya, Rico menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang hadir secara langsung maupun daring untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan tambahan TKD di Kota Medan. Menurutnya, kegiatan ini menjadi bagian penting dari pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus memastikan dukungan fiskal pemerintah pusat dimanfaatkan sesuai ketentuan.

 

Rico menjelaskan, tambahan TKD yang diterima Pemko Medan diperuntukkan bagi percepatan pemulihan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, perbaikan pelayanan publik, serta pemulihan kondisi sosial ekonomi pascabencana yang terjadi pada 2025.

 

Pemko Medan telah mendistribusikan anggaran tersebut kepada 34 perangkat daerah, termasuk kecamatan, sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan kebutuhan program masing-masing. Selain itu, Pemko Medan juga telah menyalurkan Rp50 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sesuai arahan Menteri Dalam Negeri.

 

Rico mengingatkan seluruh perangkat daerah agar penggunaan tambahan TKD tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penyerapan anggaran, tetapi juga memperhatikan ketepatan sasaran, urgensi kebutuhan, kualitas pelaksanaan, serta hasil dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

 

Setidaknya ada lima aspek yang ditekankan Rico dalam pengelolaan tambahan TKD. Pertama, perencanaan dan penganggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan yang jelas, skala prioritas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Kedua, pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan jadwal dan target yang telah ditetapkan tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan, efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

 

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Setiap penggunaan anggaran harus didukung dokumen perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan yang lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga harus dilakukan secara konsisten.

 

Keempat, pengawasan dan pengendalian. Rico meminta Inspektorat Kota Medan melakukan pendampingan serta pengawasan berbasis risiko sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Langkah pencegahan terhadap potensi penyimpangan, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, harus dikedepankan.

 

Kelima, hasil dan manfaat pembangunan. Setiap program yang dibiayai melalui tambahan TKD diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas infrastruktur, pemulihan ekonomi, pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Medan.

 

Dalam kegiatan tersebut, Rico juga berharap Pemko Medan memperoleh masukan, arahan, dan rekomendasi konstruktif dari Kemendagri terkait pelaksanaan penggunaan tambahan TKD. Ia meminta seluruh pimpinan perangkat daerah bersikap terbuka, kooperatif, dan responsif selama proses evaluasi berlangsung, termasuk menyampaikan kendala yang dihadapi agar dapat memperoleh arahan teknis.

 

Rico menyampaikan terima kasih kepada Kemendagri atas perhatian, dukungan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Pemko Medan. Ia berharap seluruh perangkat daerah menjalankan amanah penggunaan tambahan TKD dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(bj)