JAKARTA — Polemik pengadaan puluhan ribu sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) kian memanas. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan pihaknya akan segera memanggil BGN untuk meminta pertanggungjawaban resmi terkait kebijakan yang dinilai janggal tersebut.
“Kami tidak akan membiarkan anggaran negara digunakan tanpa akuntabilitas yang jelas,” tegas Charles, Rabu (8/4/2026).
Charles menyoroti dugaan pelanggaran serius dalam tata kelola anggaran jika benar pengadaan tersebut pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan, namun tetap dijalankan. Menurutnya, tidak boleh ada lembaga yang bertindak di luar mekanisme resmi pengelolaan keuangan negara.
Tak hanya itu, ia juga menyebut pengadaan motor listrik dalam jumlah besar tersebut berpotensi menjadi pemborosan, terutama di tengah kondisi fiskal negara yang sedang tertekan.
“Semua diminta berhemat, tapi justru ada pengadaan puluhan ribu motor listrik dengan urgensi yang tidak jelas. Program gizi bukan ajang bagi-bagi proyek,” kritiknya tajam.
Pernah Ditolak Kemenkeu?
Sinyal penolakan memang sempat diungkap oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menyebut bahwa usulan pengadaan motor dan komputer untuk program serupa pernah diajukan sebelumnya, namun tidak disetujui.
“Setahu saya tahun lalu pernah diajukan, tapi ditolak,” ujarnya di Kementerian Keuangan, Selasa (7/4/2026).
Purbaya menegaskan bahwa prioritas utama program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya tetap pada penyediaan makanan bagi masyarakat, bukan pengadaan fasilitas penunjang yang belum jelas urgensinya.
BGN: Untuk Operasional, Bukan Pemborosan
Menanggapi polemik yang viral di media sosial, Kepala BGN, Dadan Hindayana, membenarkan adanya pengadaan motor listrik tersebut. Ia menyebut kendaraan itu diperuntukkan bagi operasional kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Dadan, jumlah motor yang direalisasikan mencapai 21.801 unit dari total rencana 25.000 unit pada tahun 2025. Ia juga membantah klaim viral yang menyebut jumlahnya mencapai 70.000 unit.
“Motor tersebut belum dibagikan. Saat ini masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara sebelum didistribusikan,” jelasnya.
DPR Siap Bertindak
Dengan berbagai kejanggalan yang mencuat, DPR memastikan akan mendalami kasus ini secara serius. Jika tidak ada penjelasan transparan terkait dasar penganggaran dan urgensinya, bukan tidak mungkin kebijakan ini akan dihentikan.
Isu ini kini menjadi sorotan publik karena menyentuh dua hal sensitif: penggunaan uang negara dan prioritas program kesejahteraan rakyat.
Apakah ini benar langkah strategis untuk mendukung program gizi, atau justru bentuk pemborosan terselubung? DPR bersiap membuka semuanya. (r/isl)