“Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” kata Saan kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Saan menjelaskan, usulan HMP tersebut telah ditandatangani oleh 120 anggota DPR RI dari berbagai fraksi. Usulan itu merupakan bagian dari langkah politik untuk memproses dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.
Menurut Saan, jumlah pengusul telah memenuhi ketentuan sehingga usulan tersebut akan diproses melalui rapat pimpinan DPR RI sebelum dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi pengganti Bamus.
“Jadi ini akan kami proses di pimpinan. Akan bawa ke rapat pimpinan DPR RI dan nanti akan kita bawa ke rapat Bamus atau rapat konsultasi pengganti Bamus,” ujarnya.
Adapun 120 anggota DPR yang menandatangani usulan HMP berasal dari delapan fraksi, dengan rincian 14 anggota Fraksi PDIP, 11 anggota Fraksi Golkar, 11 anggota Fraksi Gerindra, 19 anggota Fraksi NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, dan 18 anggota Fraksi Demokrat.
Dinilai Tidak Lagi Memenuhi Syarat
Sebelumnya, dalam rapat pimpinan DPR RI bersama perwakilan lintas fraksi di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, para pengusul menyampaikan penilaian bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.
Penilaian tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikan Gibran yang menjadi polemik dalam proses pencalonannya pada Pemilihan Presiden 2024.
Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.
Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024 tidak sah.
Tahapan Pemakzulan Wakil Presiden
Usulan HMP tidak serta-merta membuat seorang wakil presiden diberhentikan dari jabatannya. Terdapat sejumlah tahapan konstitusional yang harus dilalui sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
1. Usulan HMP dan pembentukan Pansus
Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, DPR memiliki hak menyatakan pendapat terhadap dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala negara atau wakil kepala negara.
Apabila usulan HMP diterima dalam rapat paripurna yang memenuhi ketentuan kuorum, DPR dapat membentuk panitia khusus (Pansus) yang keanggotaannya terdiri atas seluruh unsur fraksi.
Pansus bertugas melakukan pembahasan dan penyelidikan paling lama 60 hari sejak dibentuk. Hasil pelaksanaan tugas tersebut kemudian dilaporkan dalam rapat paripurna untuk diputuskan.
2. Dibawa ke Mahkamah Konstitusi
Apabila rapat paripurna menyetujui laporan Pansus yang menyatakan wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, DPR dapat meneruskan keputusan HMP kepada Mahkamah Konstitusi.
MK kemudian memeriksa dan memutus pendapat DPR tersebut.
Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses dapat dilanjutkan dengan penyampaian usul pemberhentian wakil presiden kepada MPR melalui rapat paripurna DPR.
Sebaliknya, apabila MK menyatakan pendapat DPR tidak terbukti, usulan pemberhentian tidak dapat dilanjutkan.
3. Keputusan akhir di tangan MPR
Tahapan berikutnya berlangsung di MPR. Berdasarkan ketentuan UU MD3, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutus usulan DPR mengenai pemberhentian wakil presiden paling lambat 30 hari setelah menerima usulan tersebut.
Dalam sidang itu, wakil presiden diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan terkait usulan pemberhentiannya. Apabila yang bersangkutan tidak hadir, MPR tetap dapat mengambil keputusan.
Keputusan pemberhentian harus memenuhi persyaratan kehadiran sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota MPR dan disetujui paling sedikit dua pertiga anggota yang hadir.
Dengan demikian, meskipun 120 anggota DPR telah mengusulkan HMP, proses pemberhentian Gibran masih harus melewati tahapan politik dan konstitusional, mulai dari DPR, pemeriksaan di MK, hingga keputusan akhir dalam sidang MPR. (bc/isl)