JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Komisi III DPR RI, Rabu (18/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tersebut menjadi tahapan penting setelah Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR bersama pemerintah merampungkan pembahasan substansi dan penyempurnaan naskah RUU Perampasan Aset.
Dasco didampingi pimpinan Komisi III DPR, di antaranya Ketua Komisi III Habiburokhman, yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
Membuka rapat, Dasco menyampaikan tiga agenda utama, yakni penyampaian laporan Panja RUU Perampasan Aset, pandangan akhir mini fraksi-fraksi dan pemerintah, serta pengambilan keputusan tingkat I disertai penandatanganan naskah RUU beserta penjelasannya.
“Adapun acara rapat kerja pada hari ini yaitu satu laporan panitia kerja RUU Perampasan Aset,” kata Dasco.
Dalam rapat tersebut, Habiburokhman menyampaikan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset telah diselesaikan melalui pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
“Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita,” ujar Habiburokhman.
Delapan Fraksi Sepakat
Perkembangan penting terjadi setelah seluruh delapan fraksi di Komisi III DPR menyampaikan pandangan akhir mini fraksi. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembahasan tingkat II melalui rapat paripurna DPR RI.
Persetujuan tersebut kemudian dimintakan Dasco kepada seluruh anggota Komisi III DPR dan perwakilan pemerintah yang hadir dalam rapat.
“Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada tingkat II yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat?” tanya Dasco.
Peserta rapat menyatakan setuju. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset resmi menyelesaikan pembahasan tingkat I dan akan dibawa ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan tingkat II.
Dibahas Intensif dan Serap 87 Kali Aspirasi
Dasco menjelaskan, proses pembahasan RUU tersebut telah dilakukan secara mendalam dan intensif sejak pembahasan DIM di tingkat Panja pada 5 November 2026.
Setelah pembahasan pasal demi pasal diselesaikan, Panja menyerahkan hasilnya kepada Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) untuk melakukan penyempurnaan redaksional dan sistematika naskah.
Dasco juga mengungkapkan bahwa proses penyusunan RUU Perampasan Aset telah melalui 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat, kalangan ahli, dan berbagai organisasi.
Menurutnya, banyaknya forum penyerapan aspirasi tersebut menunjukkan upaya DPR untuk mendengarkan berbagai pandangan sebelum menyelesaikan pembahasan RUU.
Atur Pengelolaan Aset dan Perlindungan Kepentingan Publik
Dalam perkembangan pembahasan, Habiburokhman menyebutkan bahwa RUU Perampasan Aset memuat sejumlah pokok pengaturan penting, termasuk penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi serta berdampak terhadap masyarakat luas.
Contohnya adalah investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang menimbulkan banyak korban.
RUU tersebut juga mengatur pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana melalui badan yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengelolaan secara profesional dan akuntabel.
Pengelolaan itu mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset sesuai ketentuan hukum.
Selain itu, pembahasan RUU tetap menegaskan berlakunya ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dengan disetujuinya RUU Perampasan Aset pada pembicaraan tingkat I, tahapan selanjutnya adalah menunggu penjadwalan rapat paripurna DPR RI untuk pengambilan keputusan tingkat II.
Persetujuan di Komisi III ini menjadi salah satu perkembangan penting dalam perjalanan legislasi RUU Perampasan Aset yang diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi, pemulihan aset hasil kejahatan, serta efektivitas sistem penegakan hukum di Indonesia. (bc/isl)
