JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai proses hukum terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mencapai tahap final. Penilaian tersebut menyusul keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Pernyataan Doli menanggapi rencana Gibran membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut Doli, keputusan dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu harus menjadi perhatian semua pihak.
“Kita ini kan Indonesia ini negara hukum, kita punya hanya dua institusi peradilan tertinggi: Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Nah, dua-duanya itu sudah mengambil keputusan terkait dengan soal ini ya,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2026).
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tersebut mengaku telah menerima salinan lengkap putusan MA terkait pembatalan surat keterangan (suket) yang selama ini menjadi polemik.
Berdasarkan putusan tersebut, Doli menilai proses hukum utama terkait persoalan ijazah Gibran telah selesai.
“Saya juga tadi sudah dapat putusan lengkap dari Mahkamah Agung ya, yang menyatakan batal ya, suket itu batal dan jadi sebetulnya menurut saya proses hukum ini sudah final ya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Doli menjelaskan bahwa setelah proses hukum selesai, pembahasan mengenai tindak lanjut persoalan tersebut dapat memasuki ranah politik.
Menurut dia, kondisi itu menjadi alasan perhatian publik kini tertuju kepada DPR RI, terutama untuk melihat kemungkinan langkah politik dan konstitusional yang akan diambil para anggota dewan.
“Apa tindak lanjutnya? Nah, dalam ketatanegaraan kita ya, setelah proses atau di ranah hukum selesai, masuknya ke ranah politik, wilayah politik. Makanya orang semua menyorot ke DPR, gitu ya,” tuturnya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu menambahkan, dibukanya kembali masa persidangan DPR menjadi kesempatan bagi anggota dewan untuk menggunakan hak konstitusionalnya dalam menyikapi persoalan tersebut.
Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh adalah Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Doli menyebut DPR akan mencermati apakah ada anggota dewan yang menggunakan hak tersebut sebagai tindak lanjut atas putusan MK dan MA.
“Jadi ya kita lihat satu hari inilah sampai besok ya, apakah ada teman-teman yang menggunakan haknya di dalam menyikapi soal tindak lanjut putusan MK dan MA ini,” ucapnya.
Pernyataan Doli tersebut menempatkan DPR sebagai salah satu institusi yang kini menjadi perhatian publik dalam perkembangan polemik ijazah Gibran, setelah adanya putusan dari dua lembaga peradilan tersebut. (bc/isl)