Jakarta — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkapkan bahwa dirinya sempat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan keputusan PDIP tetap berada di luar pemerintahan.
Megawati mengatakan, dirinya mendatangi Prabowo untuk menyampaikan terima kasih sekaligus menegaskan bahwa PDIP memilih mengambil posisi sebagai partai penyeimbang pemerintahan.
“Saya datang benar, ngomong baik-baik, saya tidak akan ditawari untuk masuk. Saya tidak masuk ke kabinet, Pak. Terima kasih banget, saya akan berada di luar sebagai penyeimbang,” kata Megawati dalam acara Ekspose Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Senin (10/8/2026).
Megawati kemudian menyinggung kritik sejumlah pihak terhadap keputusan PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan. Ia mempertanyakan anggapan bahwa posisi penyeimbang harus selalu dimaknai sebagai oposisi.
“Saya bilang penyeimbang, terus ada yang bilang buzzer, ‘penyeimbang apa?’ Ini si buzzer, nggak pernah baca dia. Eh iya dong, kenapa nggak boleh?” ujar Megawati.
Presiden kelima RI itu juga menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Menurutnya, istilah oposisi dan koalisi lebih dikenal dalam sistem parlementer.
Megawati meminta pihak-pihak yang mengkritik sikap PDIP untuk memahami terlebih dahulu sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia.
“Kok saya selalu diomongin oposisi, emangnya ada di dalam sistem presidensial? No oposisi, tidak ada koalisi, silakan baca kalau tidak percaya,” katanya.
Megawati kembali menyinggung anggapan bahwa dirinya sedang mengambil posisi sebagai oposisi.
“‘Ibu Megawati tenang aja ngomong gitu karena oposisi.’ Haduh, mau dilawan nggak ngerti, dilawannya b***, lah piye, itu kan yang namanya sistem parlementer, benar apa nggak?” ujar Megawati.
Dengan sikap tersebut, PDIP memilih berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran dengan menempatkan diri sebagai kekuatan politik yang menjalankan fungsi penyeimbang. (bc/isl)