JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintahannya difokuskan pada penguatan ekonomi rakyat melalui distribusi langsung anggaran negara.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri agenda groundbreaking 13 proyek hilirisasi di Cilacap, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan bahwa dana negara yang sebelumnya dinilai tidak efektif kini dialihkan langsung ke masyarakat melalui berbagai program strategis.
Beberapa program utama yang menjadi andalan antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta pembangunan perumahan rakyat.
Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga dirancang sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat.
Menurut Prabowo, program ini membuka pasar baru bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan.
“Hasil pertanian dan tangkapan nelayan kini memiliki kepastian pasar. Pemerintah hadir sebagai penghubung antara produksi dan konsumsi,” ujarnya.
Dalam implementasinya, satu dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi diperkirakan mampu menyerap sekitar 50 tenaga kerja. Dengan target pembangunan 30 ribu dapur di seluruh Indonesia, program ini berpotensi menciptakan hingga 1,5 juta lapangan kerja.
Selain itu, MBG ditargetkan menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat, termasuk ibu hamil, anak-anak, hingga lansia, dengan distribusi makanan lima hari dalam sepekan.
Pemerintah juga mendorong pembentukan 81 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di berbagai daerah.
Setiap koperasi diperkirakan mempekerjakan sekitar 18 orang, sehingga total potensi penyerapan tenaga kerja bisa melampaui satu juta orang.
Prabowo menyebut koperasi desa akan menjadi tulang punggung ekonomi lokal, sekaligus menjaga agar perputaran uang tetap berada di dalam negeri, khususnya di desa.
Program pembangunan perumahan rakyat turut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menggerakkan ekonomi.
Sektor ini memiliki efek berganda yang luas, mulai dari industri bahan bangunan, tenaga kerja konstruksi, hingga distribusi logistik.
Pendanaan berbagai program tersebut berasal dari efisiensi anggaran negara, termasuk upaya pemerintah menekan kebocoran dan praktik korupsi.
Di sisi lain, sejumlah akademisi menyoroti kebijakan ini. Subagyo menilai perencanaan program masih kurang matang dan belum melibatkan partisipasi publik secara luas.
Ia menegaskan bahwa kebijakan publik seharusnya melalui proses diskusi yang komprehensif untuk meminimalkan risiko kegagalan.
Selain itu, konsep koperasi desa juga dinilai berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menekankan prinsip kemandirian anggota, bukan pendekatan top-down.
Kritik juga datang dari Willy Tri Hardianto yang menilai implementasi MBG terkesan terburu-buru.
Ia menyoroti belum jelasnya sistem pengelolaan dapur serta transparansi anggaran. Menurutnya, fokus pada jumlah porsi makanan berisiko menggeser tujuan utama program dari pemenuhan gizi menjadi sekadar aktivitas bisnis.
Di tingkat desa, muncul kekhawatiran bahwa sistem distribusi terpusat dapat berdampak pada pelaku UMKM. Skema baru yang lebih terintegrasi dikhawatirkan justru mengurangi peran pemasok lokal yang selama ini menopang ekonomi desa.
Akademisi Akhirul Aminulloh menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mengawal implementasi kebijakan.
Menurutnya, mahasiswa dan dosen perlu aktif melakukan pengawasan serta memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Kampus harus menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan realitas di lapangan,” ujarnya.
Menanggapi berbagai kritik, Prabowo menegaskan bahwa kebijakan tersebut tetap berpihak pada rakyat.
Ia menyatakan bahwa dana yang digunakan berasal dari penghematan dan penertiban anggaran, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Prabowo juga mengklaim bahwa sejumlah negara mulai menunjukkan minat untuk mempelajari model program MBG di Indonesia.
Program MBG dan KDMP membawa target besar, baik dari sisi penciptaan lapangan kerja maupun jumlah penerima manfaat.
Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas tata kelola, transparansi, serta keterlibatan publik.
Tanpa perencanaan yang matang dan pengawasan yang kuat, potensi manfaat program ini dikhawatirkan tidak dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. (bc)