JAKARTA – Seluruh fraksi partai politik di DPR RI secara resmi menyampaikan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut menjadi langkah politik untuk memproses dugaan pelanggaran yang dikaitkan dengan persyaratan jabatan Wakil Presiden.
Pengajuan HMP disampaikan dalam rapat bersama Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Seluruh fraksi hadir dan menyerahkan dokumen usulan masing-masing kepada pimpinan DPR.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa yang memimpin rapat mempersilakan perwakilan fraksi menyampaikan usulannya secara bergiliran sesuai urutan partai.
“Sehubungan dengan hal itu, kami mempersilakan kepada para pengusul untuk menyampaikan usulannya. Sesuai dengan urutan partai saja ya,” kata Saan saat membuka rapat.
Fraksi PDI Perjuangan menjadi pihak pertama yang menyampaikan usulan. Perwakilan PDIP, Dolfie OFP, menyebut terdapat 14 anggota fraksinya yang mengajukan HMP.
Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar melalui Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bahwa sebanyak 13 anggotanya turut mengusulkan penggunaan hak tersebut.
Fraksi Partai NasDem yang diwakili Sugeng Suparwoto juga menyatakan dukungan terhadap pengajuan HMP. Sugeng menyebut seluruh anggota fraksinya memiliki sikap yang sama karena menilai tidak ada jalan lain untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin menyampaikan bahwa terdapat 14 anggota yang menandatangani usulan HMP.
Sementara itu, Fraksi PKS melalui Mardani Ali Sera menyebut sebanyak 28 anggota fraksinya ikut mengajukan hak tersebut.
Fraksi PAN diwakili Sarifudin Sudding. Dalam penyampaiannya, ia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang menurut pandangannya berkaitan dengan keabsahan surat keterangan ijazah Gibran.
Dukungan juga datang dari Fraksi Partai Demokrat. Benny K Harman dan Hinca Panjaitan menyampaikan bahwa terdapat 18 anggota Demokrat yang mengajukan HMP karena menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan.
Adapun Fraksi Partai Gerindra menjadi fraksi terakhir yang menyampaikan usulan. Perwakilan Gerindra, Azis Subekti, mengatakan sebanyak 11 anggota fraksinya turut mengajukan HMP.
Dengan masuknya seluruh fraksi dalam pengajuan tersebut, polemik ijazah Gibran kini memasuki babak baru di parlemen.
Meski demikian, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat belum secara otomatis berarti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan. Usulan tersebut masih harus melalui mekanisme dan tahapan konstitusional sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum dapat berujung pada keputusan pemberhentian Wakil Presiden. (bc/isl)