JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi terus memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola organisasi melalui pelantikan sejumlah pejabat strategis di lingkungan Ditjen Imigrasi.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, melantik Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat Syahrioma Delavino serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat Rakha Sukma Purnama, di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari langkah penguatan kepemimpinan organisasi sekaligus momentum pembenahan pasca dinamika organisasi yang tengah berlangsung.
“Pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi bagian dari upaya pembenahan. Kami memastikan bahwa proses hukum yang berjalan menjadi momentum untuk memperkuat integritas dan tata kelola organisasi,” ujar Hendarsam.
Ia menegaskan Ditjen Imigrasi terus melakukan evaluasi dan menjalankan berbagai langkah percepatan (quick wins) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Salah satu fokus utama adalah penyederhanaan proses bisnis layanan keimigrasian, terutama dalam pengajuan izin tinggal, guna menciptakan layanan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses masyarakat.
Selain itu, Ditjen Imigrasi juga memperkuat pengawasan internal, mempercepat penanganan pengaduan masyarakat, meningkatkan kontrol terhadap pelaksanaan tugas petugas, serta membangun budaya kerja yang berintegritas.
“Kami ingin memastikan masyarakat benar-benar merasakan perubahan. Pembenahan harus tercermin dalam layanan yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel,” kata Hendarsam.
Dalam pelantikan tersebut juga dikukuhkan sejumlah pejabat strategis lain, termasuk para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi di berbagai daerah seperti Banten, Kalimantan Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Bengkulu, dan Maluku, serta Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang.
Hendarsam berpesan agar para pejabat yang dilantik mampu menjaga kepercayaan publik dengan menghadirkan pelayanan keimigrasian yang profesional, bersih, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (bc/isl)