JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya memasukkan mitigasi risiko bencana sejak tahap perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan harus didukung tata ruang yang mempertimbangkan potensi bencana serta sistem penanggulangan yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak.
Bima mengatakan, pendekatan tersebut diperlukan agar pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga memperhatikan keselamatan masyarakat serta ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai risiko bencana.
“[Yaitu] tata ruang yang bisa memitigasi terjadinya berbagai macam persoalan sosial, kemasyarakatan, dan juga force majeure,” ungkap Bima saat memberikan sambutan pada Seminar Administrasi Pemerintahan Daerah Jepang-Indonesia Tahun 2026 bertema “Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana: Upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana oleh Pemerintah Daerah” di Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Bima menjelaskan, penguatan ketahanan daerah menjadi penting dengan berkaca pada berbagai ujian yang pernah dihadapi Indonesia, mulai dari krisis moneter hingga bencana alam. Berbagai pengalaman tersebut, kata dia, menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk membangun sistem yang semakin tangguh dalam menghadapi bencana maupun berbagai perubahan.
Dalam konteks tersebut, pemerintah pusat terus menyusun kebijakan dan rencana pembangunan yang diterapkan hingga ke daerah dengan mempertimbangkan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini berfungsi untuk mengayomi, berfungsi juga untuk menyamakan standar pelayanan publik, dan berfungsi untuk mengingatkan sekaligus untuk menilai setiap perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan kami sesuaikan implementasinya sesuai dengan kemampuan lokal masing-masing,” jelas Bima.
Selain perencanaan pembangunan dan tata ruang, Bima menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun ketahanan daerah. Keterlibatan masyarakat, tokoh setempat, organisasi nonpemerintah, hingga perguruan tinggi dinilai penting untuk memperkuat gotong royong dan koordinasi dalam menghadapi risiko bencana.
Karena itu, Bima mendorong keterlibatan berbagai pihak dilakukan sejak tahap perencanaan, bukan hanya ketika bencana telah terjadi. Masyarakat, komunitas, akademisi, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya perlu duduk bersama sejak awal untuk memetakan risiko sekaligus menyiapkan langkah mitigasi.
“Bukan lagi mengakomodir, bukan lagi mengundang tapi mengajak semua pihak untuk duduk bersama mulai dari perencanaan. Warga, stakeholders, komunitas, akademia, researchers harus duduk bersama-sama mulai dari perencanaan. Bukan mengundang mereka ketika terjadinya bencana,” ungkapnya.
Bima juga menyoroti pentingnya pembelajaran dan kerja sama internasional dalam memperkuat ketahanan daerah. Salah satunya melalui kerja sama Indonesia dan Jepang dalam Seminar Administrasi Pemerintahan Daerah Jepang-Indonesia Tahun 2026.
Menurut Bima, pengalaman Jepang dalam menghadapi berbagai bencana dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia, termasuk dalam memperkuat kesiapsiagaan dan mengembangkan alternatif pendanaan kebencanaan.
“Dan kami bersyukur pada forum ini bisa belajar banyak hal dari saudara-saudara kami di Jepang yang telah teruji dari masa ke masa untuk menguatkan kesiapan menghadapi kebencanaan termasuk dalam hal juga pendanaan,” kata Bima.
Seminar tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan perwakilan Pemerintah Jepang dan Indonesia, termasuk pejabat Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah daerah. (bc/isl)