SOLO – Kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, didatangi sekelompok massa yang mengatasnamakan Pejuang Merah Putih Indonesia, Rabu (28/10/2026).
Kedatangan massa tersebut bertujuan menyampaikan sejumlah kritik kepada Jokowi sekaligus mendesak agar putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mengundurkan diri dari jabatannya.
Rombongan tiba di Gang Kutai Utara sekitar pukul 11.00 WIB. Di lokasi tersebut, perwakilan massa membacakan dua surat yang ditujukan kepada mantan Presiden RI tersebut.
Juru bicara aksi, Bangun Satoto, menjelaskan bahwa surat pertama berisi keberatan terhadap pernyataan Jokowi yang menyebut pihak-pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah dirinya dan Gibran sebagai bagian dari operasi politik maupun penumpang gelap.
Massa meminta Jokowi tidak lagi menggunakan istilah tersebut dalam menanggapi kritik dan pertanyaan masyarakat mengenai dokumen pendidikan keduanya.
Sementara itu, surat kedua berisi kritik terhadap dugaan upaya mempertahankan pengaruh politik melalui keberlanjutan kekuasaan. Massa menilai praktik tersebut tidak mencerminkan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.
Mereka juga meminta Jokowi mengambil langkah agar Gibran bersedia mundur dari jabatan Wakil Presiden sebelum menghadapi kemungkinan proses pemakzulan.
Menurut Bangun, pengunduran diri tersebut dinilai sebagai langkah untuk menjaga kehormatan dan martabat Gibran.
“Kami meminta kepada Bapak untuk bersedia memaksa saudara Gibran Rakabuming Raka turun dari kursi Wakil Presiden RI agar tidak terjadi pemakzulan yang tentunya akan sangat memalukan dan merendahkan harga diri,” ujar Bangun saat membacakan surat tuntutan.
Surat Diterima Paspampres
Setelah membacakan tuntutan di hadapan awak media, perwakilan massa ditemui anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang bertugas mengawal Jokowi.
Surat tersebut kemudian diterima petugas untuk diteruskan kepada Jokowi melalui jalur pengamanan dan ajudan.
Massa tidak bertemu langsung dengan Jokowi. Mereka juga menolak tawaran untuk mengantre bersama masyarakat lainnya yang ingin menemui mantan presiden tersebut karena masih memiliki agenda kegiatan lanjutan.
Sebelum mendatangi kediaman Jokowi, kelompok tersebut dilaporkan telah menyampaikan aspirasi ke sejumlah tempat, di antaranya SMP Negeri 1 Surakarta, kantor DPC PDI Perjuangan, DPC Partai Gerindra, serta sejumlah institusi lainnya.
Mereka juga berencana melanjutkan penyampaian aspirasi ke DPRD Kota Surakarta.
Tuntutan Politik dan Polemik Ijazah
Aksi Pejuang Merah Putih Indonesia tersebut tidak terlepas dari polemik mengenai dokumen pendidikan Jokowi dan Gibran yang selama ini menjadi perhatian publik.
Kelompok tersebut menilai persoalan yang dipertanyakan masyarakat seharusnya ditanggapi secara terbuka dan tidak langsung dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu.
Mereka juga menegaskan bahwa hak setiap warga negara untuk berpolitik merupakan bagian dari hak konstitusional. Namun, pelaksanaannya harus tetap berpedoman pada ketentuan hukum dan konstitusi.
Sebelumnya, kelompok yang dipimpin Bangun Satoto itu juga pernah mendatangi kediaman Jokowi untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan ijazah.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Jokowi maupun Gibran mengenai dua surat tuntutan yang disampaikan kelompok tersebut.
Desakan agar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden sejauh ini merupakan aspirasi politik kelompok masyarakat dan bukan keputusan resmi lembaga negara. (bc/isl)