JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya, Hercules Rosario Marcal, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (11/11/2026). Kedatangannya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Berdasarkan pantauan Kompas.com, Hercules tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.22 WIB. Ia datang bersama puluhan orang menggunakan mobil berwarna hitam.
Kepada wartawan, Hercules mengatakan dirinya akan memberikan keterangan mengenai persoalan pertanahan yang berkaitan dengan PT Summarecon Tbk serta sejumlah pejabat yang telah ditangkap KPK dalam perkara tersebut.
“Kita mau kasih keterangan terkait urusan persoalan tanah Summarecon dan terkait juga pejabat-pejabat yang ditangkap sama Dirjen ATR dan pejabat Summarecon juga,” kata Hercules.
Ia juga menyebutkan akan menjelaskan asal-usul uang yang sebelumnya telah dikembalikannya.
Menurut Hercules, pemanggilan tersebut berkaitan dengan permintaan penyidik untuk memperoleh penjelasan mengenai sumber dan asal-usul uang tersebut.
“Jadi hari ini kedatangan karena kita dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal-usulnya dari mana. Makanya hari ini kita datang untuk menjelaskan terkait itu,” ujarnya.
Secara terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan kedatangan Hercules. Ia mengatakan Hercules diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB di Kementerian ATR/BPN.
“Saksi sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, untuk menjalani pemeriksaan dengan penyidik,” kata Budi.
Delapan Orang Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam perkara ini, KPK sebelumnya menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin (14/9/2026).
Kedelapan tersangka tersebut yakni:
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung.
- Politikus Partai Golkar Fahd El Fouz.
- Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi.
- Mantan Bupati Kebumen Arif Sugianto.
- Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri.
- Muhammad Fakhry, orang kepercayaan menteri.
- Erwin, orang kepercayaan menteri.
- Rizal Pahlefi, orang kepercayaan menteri.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, perkara tersebut bermula dari pengajuan perpanjangan HGB dan pemecahan sertifikat HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor.
Sebagian bidang tanah tersebut diketahui masih bermasalah karena adanya sengketa dengan sejumlah ahli waris yang sebelumnya memegang sertifikat hak milik atas tanah tersebut.
Para ahli waris kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung terkait penerbitan sembilan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Summarecon. Gugatan itu ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
“Kantah Bogor kemudian mengundang ahli waris untuk mediasi. Ahli waris lalu mengajukan blokir atas SHGB Summarecon. Di sisi lain, ahli waris melakukan pencabutan gugatan di PTUN Bandung,” kata Taufik.
Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi komunikasi antara Yaser Alfarisi dari pihak Summarecon dengan Erwin, yang disebut sebagai orang kepercayaan menteri.
Yaser melaporkan kepada Erwin bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung tidak bersedia membuka blokir dan memproses pemecahan HGB tanpa arahan dari atasannya.
Yaser bersama Rizal Pahlefi yang disebut sebagai perantara pihak Summarecon kemudian meminta Erwin berkomunikasi dengan Sontang agar blokir dapat dibuka dan pemecahan SHGB diproses.
Pada awal Agustus 2026, Yaser dan Rizal memperoleh informasi bahwa terdapat sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk membuka blokir dan menerbitkan sertifikat tanah.
Menurut Taufik, Sontang melalui Erwin diduga meminta uang dengan kode “dua” yang merujuk pada Rp2 miliar. Namun, pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi pembayaran sebesar Rp1,5 miliar.
Taufik menjelaskan, pihak Summarecon menduga masih terdapat pihak lain yang akan menerima bagian berupa fee broker dalam pengurusan tersebut.
Pada akhirnya, Adrianto melalui Yaser dan Erwin menyerahkan uang Rp1,5 miliar kepada Erwin.
“Selanjutnya, ERW (Erwin) menyerahkan sebagian dari uang tersebut yaitu senilai Rp200 juta kepada Coin di sebuah kafe di Jakarta Selatan, untuk fee pembukaan blokir dan pemecahan HGB atas pihak Summarecon,” ujar Taufik.
Pemeriksaan Hercules diharapkan dapat memberikan keterangan tambahan bagi penyidik dalam mengungkap aliran uang serta pihak-pihak yang diduga terkait dalam perkara suap pengurusan HGB tersebut. (bc/isl)