JAKARTA – Delapan fraksi di DPR RI disebut sepakat mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sikap bersama tersebut rencananya disampaikan secara bersamaan pada Rabu (11/11/2026).
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengatakan perwakilan dari seluruh fraksi akan mengumpulkan dan menandatangani dokumen dukungan agar usulan penggunaan hak konstitusional DPR tersebut dapat diproses.
“Hari ini siang akan ketemu lagi. Yang tanda tangan makin banyak. Saya PKS, ada dari partai lain,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Menurut Mardani, kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan internal di masing-masing fraksi. Sebelumnya, setiap fraksi telah membicarakan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat dan mengumpulkan dukungan dari anggotanya.
Ia mengungkapkan, jumlah anggota DPR yang telah membubuhkan tanda tangan dukungan bahkan sudah melampaui 50 orang. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat persyaratan minimal pengajuan Hak Menyatakan Pendapat, yakni 25 anggota DPR.
“Karena kemarin tuh sepakat di partai masing-masing tanda tangannya anggota, nah nanti kita kumpulkan. Hari ini angka yang masuk sudah bertambah lebih dari 50 bahkan, dari seluruh fraksi,” ujarnya.
Mekanisme Hak Menyatakan Pendapat
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.
Dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3 disebutkan, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi di dalam negeri maupun internasional, serta dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dugaan pelanggaran tersebut mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya.
Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat harus diusulkan sekurang-kurangnya oleh 25 anggota DPR. Selanjutnya, usulan tersebut harus melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR sesuai ketentuan perundang-undangan.
Apabila proses tersebut berlanjut pada dugaan pelanggaran oleh Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945, DPR dapat membawa pendapatnya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperoleh pemeriksaan dan putusan.
Jika MK memutuskan bahwa dugaan pelanggaran tersebut terbukti, proses selanjutnya menjadi kewenangan DPR dan MPR sesuai mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam konstitusi.
Dengan munculnya dukungan dari seluruh fraksi dan lebih dari 50 anggota DPR, dinamika politik di parlemen terkait polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka diperkirakan akan semakin berkembang. Namun, realisasi penggunaan hak tersebut tetap harus melewati seluruh tahapan konstitusional yang berlaku. (bc/isl)