JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), Kamis (12/11/2026).
Penyerahan surat tersebut disampaikan langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani setelah menerima kunjungan Gibran di Gedung MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ahmad Muzani mengatakan, kedatangan Gibran bertujuan menyampaikan secara resmi pengunduran dirinya dari jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani.
Menurut Muzani, Gibran juga menyampaikan bahwa surat pengunduran diri serupa telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Gibran berharap proses pengunduran dirinya dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
“Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” kata Muzani.
Gibran tiba di Gedung Parlemen sekitar pukul 11.15 WIB dan meninggalkan kompleks parlemen pada pukul 11.37 WIB setelah bertemu pimpinan MPR di Gedung Nusantara III.
Selama kedatangan hingga meninggalkan lokasi, Gibran tidak memberikan keterangan kepada awak media yang telah menunggunya.
Saat keluar dari gedung, Gibran langsung menuju lobi dan menaiki kendaraan pribadinya. Mobil yang digunakannya tersebut tidak terlihat menggunakan pelat nomor RI 2.
Berawal dari Polemik Dokumen Pendidikan
Pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakan saat proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Persoalan tersebut kembali menjadi perhatian publik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait gugatan yang mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran, termasuk ijazah setingkat SMA dari luar negeri dan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
Meskipun gugatan tidak diterima, sejumlah pertimbangan dalam putusan MK memunculkan perdebatan dan desakan politik agar Gibran mengundurkan diri atau menghadapi proses pemakzulan.
Tekanan politik semakin berkembang setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan tersebut pada pokoknya menyatakan surat keterangan yang menjadi objek gugatan tidak sah dan batal demi hukum.
Di DPR RI, proses politik terkait usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden juga telah bergulir.
Dengan diserahkannya surat pengunduran diri kepada MPR, perhatian kini tertuju pada langkah kelembagaan yang akan ditempuh untuk memproses permohonan tersebut.
Pengunduran diri tersebut tidak serta-merta mengakhiri seluruh persoalan hukum dan politik yang melatarbelakanginya. Mekanisme konstitusional terkait pemberhentian Wakil Presiden maupun pengisian jabatan yang ditinggalkan tetap harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (r/isl)